Arah kebijakan energi Indonesia depan adalah transisi energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan. Dalam mencapai target tersebut pemerintah memprioritaskan pada pengembangan energi terbarukan. Indonesia memiliki sumber daya energi berupa nikel yang cukup besar, pemanfaatan nikel akan sangat mendorong percepatan pada transisi energi. Olahan nikel menjadi baterai menjadi salah satu solusi mengurangi tingginya emisi di Indonesia dan dunia, dengan peralihan dari kendaraan konvesional ke kendaraan listrik.
Militer menjadi salah satu pemeran terpenting dalam penerapan kendaraan listrik. Bahkan, Kementerian Pertahanan mendorong adanya kendaraan listrik militer dari karya lokal atau anak bangsa yang ditujukan untuk operasi militer. Kementerian Pertahanan mengkaji hal ini dalam sebuah Forum Group Discussion (FGD) yang dianggap sebagai sebuah tahapan dalam penelitian dan pengembangan pertahanan yang finalnya hasil karya sendiri dapat dinikmati sendiri.Â
Penelitian dan pengembangan sangat didukung dengan adanya regulasi pemerintah; Perpres No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) dan Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktir Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, Standar Nasional terkait SPKLU, rantai pasok yang cukup (hilirisasi nikel dengan larangan ekspor), dibentuknya IBC (Indonesia Battery Corporation) dengan tujuan pengembangan baterai sebagai roadmap pada Industri Kendaraan Listrik serta Kebijakan pemerintah dalam pembatasan kendaraan konvensional. Program KBLBB harus tercapai pada 15 juta unit tahun 2030.
Namun, dalam penelitian dan pengembangan memiliki nilai investasi yang tinggi pada SPKLU (Fast Charger), belum adanya regulasi terkait tata niaga SPKLU, ketersediaan lahan dan ruang untuk SPKLU, harga EV yang mahal hingga model bisnis SPKLU yang belum teruji.
