Mohon tunggu...
Nurul Syahida
Nurul Syahida Mohon Tunggu... Mahasiswa - Penulis yang harus segera dituangkan segala pemikirannya

Menulislah bagaimanapun kondisimu, maka kamu akan merasakan ketentraman jiwa, tuangkan segala bentuk pikiranmu kedalam tulisan, suatu saat nanti kamu akan bersyukur telah melawati masa-masa sulit dalam hidupmu.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Pentingnya Wawasan tentang Public Value bagi Pemerintah Sektor Publik

17 Oktober 2021   07:59 Diperbarui: 17 Oktober 2021   08:02 5183
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Wawasan tentang public value, seharusnya berimplikasi terhadap praktik maupun riset tatakelola pelayanan publik. Inovasi, pilihan yg memadai untuk memastikan publicness terlihat terasa.

Kinerja sektor Publik tidak cukup dengan kepuasan pelanggan saja, kita harus memenuhi apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan publik, penegakan hukum, disenangi atau tidak disenangi termasuk kedalam public need and publik wants, dan kita melibatkan semua pihak yang terkait dengan orang yang menghasilkan nilai publik. Nilai publik bertujuan untuk memberikan tolok ukur yang sama untuk menilai kinerja dalam sektor publik. Sesungguhnya nilai publik harus menjadi indikator dari setiap kebijakan, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dapat dijadikan indikator-indikator atas kebijakan dalam program pengentasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran. 

Konsep nilai publik memberikan cara yang berguna untuk berpikir tentang tujuan dan kinerja kebijakan publik. Ini memberikan tolok ukur untuk menilai kegiatan yang dihasilkan atau didukung oleh pemerintah sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat digunakan untuk perbaikan dalam pengelolaan pelayanan publik yang bernilai publik yaitu bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta dapat menjadi informasi bagi pemerintah daerah lain dalam mengelola nilai publik dalam pelaksanaan inovasi layanan publik.

Inovasi di sektor publik dibutuhkan untuk memberikan layanan publik yang lebih mencerminkan ketersediaan bagi pilihan-pilihan publik dan menciptakan keanekaragaman metode pelayanan. Inovasi di sektor publik juga bisa dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya, mengingat pada dasarnya organisasi sektor publik senantiasa menghadapi kelangkaan sumber daya dan keterbatasan anggaran. Inovasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan dampaknya bagi masyarakat terutama untuk mengatasi kebijakan sebelumnya yang kurang menampakkan hasil yang memuaskan. Inovasi juga dapat digunakan untuk mengembangkan penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta transparansi. Inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan baru yang merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas atau kualitas hasil.

Gagasan tentang nilai-nilai publik adalah inti dari tata kelola pemerintahan yang baik. Singkatnya, nilai-nilai publik dapat dilihat sebagai cita-cita, diciptakan sebagai prinsip, harus diikuti saat menghasilkan layanan publik atau mengatur perilaku warga negara, sehingga memberikan arahan terhadap perilaku pegawai negeri sipil. Salah satu penyebab atas sedikitnya muatan nilai publik dalam kebijakan-kebijakan publik, adalah: ketidak tahuan, ketidak mengertian, ketidak fahaman dan ketidak pedulian tentang apa itu nilai publik dan berapa pentingnya dalam muatan kebijakan publik yang selama ini mereka keluarkan. 

Sosialisasi, pelatihan, seminar dan wacana tentang nilai publik yang diikuti para pejabat publik baik eksekutif maupun legislatif, tenyata belum mampu meberikan perubahan yang signifikan terhadap kualitas kebijakan publik yang dihasilkan. Upaya terbaik dan lebih efektif adalah mempersyaratkan penguasaan kompetensi publik manajemen dan pemahaman akan nilai publik, bagi setiap calon pejabat publik yang akan dipilih, maupun yang akan di tunjuk, seperti prasyarat kompetensi yang harus dikuasai oleh yang bersangkutan dalam fit and proper test dan pada lelang jabatan publik.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun