Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Mewujudkan Pemerataan pada Sektor Ekonomi

Pemindahan Ibukota Negara atau IKN yang telah lama direncanakan tentunya menuai pro dan kontra yang memuat dampak positif dan negatif dari keputusan tersebut. Namun tak bisa dipungkiri bahwa pemindahan IKN sangat berdampak positif pada sektor perekonomian daerah yang bersangkutan. Bukan rahasia umum lagi jika perekonomian di dalam Pulau Jawa jauh lebih maju sehingga menciptakan kesenjangan dan ketimpangan dengan pulau-pulau lainnya yang berada diluar Pulau Jawa. 

Sebagai salah satu Mahasiswa di Universitas Airlangga yang berasal dari Kalimantan Barat, saya melihat perbedaan yang sangat kentara dari segi perekonomian, pembangunan, dan persebaran penduduk antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. 

Pulau Jawa dengan pembangunan yang sudah sangat maju, perekonomian yang cenderung stabil, dan persebaran penduduk dalam skala yang besar sangat jauh dibandingkan dengan Pulau Kalimantan walaupun pada Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pontianak sudah terbilang maju, namun dibeberapa Kabupaten kecil lainnya masih banyak lahan-lahan yang kosong dikarenakan minimnya pembangunan. Bukankah hal tersebut juga merupakan ketimpangan antar pulau?

Oleh karena itu IKN dilambangkan sebagai wujud perubahan Negara Indonesia. Melalui pembangunan IKN pemerataan pada angka perekonomian daerah, pembangunan, dan pemerataan persebaran penduduk yang tinggi nantinya tidak lagi hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Pemindahan IKN sendiri memang digadang-gadangkan menjadi upaya negara dalam pemerataan pada sektor perekonomian. Bahkan menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, IKN akan menjadi sumber pertumbuhan baru yang selanjutnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan percepatan kesejahteraan di wilayah sekitar IKN.

Kalimantan Timur sebagai tujuan dari pemindahan IKN tentunya dipilih berdasarkan beberapa alasan. Seperti ditinjau berdasarkan letak geografisnya Kalimantan Timur berada pada titik pertengahan Negara Indonesia. Hal tersebut tentunya sangat bermanfaat dalam upaya pemerataan perekonomian Indonesia wilayah Timur. Lalu pemindahan IKN ini memiliki letak yang berdekatan dengan perkotaan yang memang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda. Infrastruktur daerah Kalimantan Timur juga dinilai memumpuni untuk terus dikembangkan. 

Pemerintah memiliki lahan di Kalimantan Timur seluas 180 ribu hektare sehingga semakin mempermudah proses pembangunan. Alasan lainnya yang memperkuat Kalimantan dipilih sebagai pusat ibukota adalah pulau Kalimantan dinilai relatif aman dari bencana alam sehingga Kalimantan Timur dirasa layak menggantikan Jakarta sebagai Ibukota Negara. 

Jakarta yang selama ini menjadi pusat perekonomian yang sangat maju sehingga masyarakat berlomba-lomba untuk pindah ke Jakarta tentunya menjadi penyebab pulau-pulau di luar Pulau Jawa semakin ketertinggalan karena tidak hanya ketertinggalan pada sektor perekonomian namun juga pada pemerataan persebaran penduduk yang menyebabkan pembangunan sangat minim dilakukan pada pulau-pulau diluar Pulau Jawa. 

Hal tersebut pun didukung oleh Presiden Joko Widodo, Semuanya ada di Jawa, 58 persen (PDB ekonomi), dan 56 persen penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Betapa sangat padatnya Pulau Jawa sehingga memerlukan yang namanya pemerataan pembangunan tidak Jawasentris tapi Indonesiasentris. 

Dengan Kalimantan Timur sebagai Ibukota Negara baru diharapkan dapat menjadi jalan dalam pemerataan perekonomian dalam rentang jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya dalam jangka pendek pemindahan IKN dapat memberikan dampak perekonomian langsung melalui jalur investasi. Dalam rangka pembangunan ibu kota baru tentunya akan membutuhkan pasokan material dan barang-barang yang dibutuhkan selama masa pembangunan yang akan menyebabkan terjadinya perdagangan antar provinsi disekitarnya. Lalu para investor tentu berbondong-bondong untuk berinvestasi dalam pembangunan-pembangunan yang sedang dilakukan. 

Dampak jangka panjangnya menurut Bappenas, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada rentang 6,8-7,6% di Kalimantan Timur, mendorong peningkatan dan pengembangan sektor non-tradisional terutama sektor jasa, peningkatan perdagangan antar provinsi dan antar pulau, serta peningkatan kesempatan kerja hingga 6% di Kalimantan dan peningkatan pendapatan masyarakat hingga 14%.

Oleh sebab itu, pemindahan IKN tentunya dinilai sebagai upaya pemerintah dalam pemerataan perekonomian untuk mengurangi ketimpangan antara perekonomian di dalam Pulau Jawa dan perekonomian diluar Pulau Jawa.