Tak Perlu Heboh Jelang 2019, Biasa Saja!

Tahun 2019 adalah tahun perhelatan pemilihan pemimpin nasional. Itu sudah menjadi sistem politik dan pemerintahan di Indonesia yang telah menjadi kesepakatan nasional. Sebuah pesta yang acap kali kita sebut sebagai pesta demokrasi tersebut seakan menjadi perhelatan yang mengharu-biru dan sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Bahkan tak jarang menimbulkan efek negatif di kalangan masyarakat sendiri. Akibat perbedaan pilihan saja sering kali menjadi bahan permusuhan yang tak ada ujung. Di Indonesia sejak awal kemerdekaan sering terjadi kehebohan-kehebohan politik ketika memasuki tahun Pemilu (Pemilihan Umum). Apalagi ketika masa kampanye, sering kali para simpatisan partai politik berlebihan untuk mengumbar nafsu ingin meraih sebanyak-banyaknya pendukung. Bahkan sampai terjadi bentrok antar pendukung partai politik. Sungguh disayangkan!

Media massa pun ikut-ikutan heboh mengekspose berita-berita yang kadang tak perlu. Mereka ikut 'bermain' di air keruh perhelatan itu. Dengan bungkusan 'framing', masyarakat awam tidak tahu bahwa ada penggiringan terhadap opini tertentu. Sebelum Pemilu 2009 mungkin tak begitu kentara kehebohan pesta demorasi. Tapi di era milenial sekarang ini situasinya bisa sangat berpotensi menjadi lebih heboh lagi karena setiap orang telah memiliki 'media' yakni media sosial. Dengan media sosial, dan hanya dengan ketukan jari di gawai (gadget), setiap orang bisa menciptakan isu yang memicu permasalahan, bahkan menambah carut-marut situasi. Apalagi munculnya kabar bohong (hoax), masyarakat kadang mudah terpancing isu. Lalu komentar sana-sini, justru menambah runyam situasi informasi di masyarakat. 

Mari kita berfikir jernih, mungkin sambil duduk dan ngopi dengan santai. :)  Bahwa perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia, termasuk pergantian pemimpin nasional sudah ada sistem yang mengaturnya. Maka tak perlu heboh koar-koarharus begini atau begitu dalam mengkritisi siapapun. Jika ada sistem yang dirasa kurang adil, mari salurkan secara fairness(terbuka), logis, mempunyai referensi yang valid dan kita sampaikan secara bermartabat, serta tanpa mencela pihak-pihak yang mungkin berseberangan dengan kita. Itu baru menjadi warga yang cerdas dan bermartabat. 

Bagi politisi sendiri pun juga harus mempunyai paradigma yang elegan. Berfikir positif pada sebuah sistem perpolitikan di Indonesia, berjuang dengan tulus untuk kepentingan masyarakat luas, tanpa menginjak-injak atau menyerang sana-sini untuk menduduki sebuah posisi kekuasaan. Karena tidak ada penguasa yang sempurna dalam politik. Semua ada plus-minusnya. Semua mempunyai kelebihan sekaligus kekurangannya. Karena sistem yang ada adalah produk manusia yang sangat terbatas kemampuannya, dan beragam persepsinya. 

Kekuasaan bukanlah segalanya,  bahkan seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban yang lebih berat atas yang dipimpinnya. Kekuasaan adalah amanah yang maha berat untuk orang yang mempunyai pola fikir bahwa kekuasaan adalah 'titipan' dari Tuhan atas otoritas kepemimpinan di dunia. Kekuasaan bukan ladang tempat mengeruk kekayaan atau posisi untuk meraih penghormatan. Bahkan kekuasaan adalah tugas berat yang harus dipikul sebagai tanggung jawab atas yang diberikan. Jika penguasa baik, jelas akan mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari masyarakat yang dipimpinnya, tapi sebaliknya, pemimpin bertabiat buruk, tentu akan mendapatkan hujatan dari orang yang dipimpinnya, bahkan mendapatkan laknat dari Tuhan Yang Maha Penguasa, penguasa di atas para penguasa. Terkadang kita terlalu sibuk mengurusi kekurangan orang lain, dan lupa kekurangan diri sendiri. 

Untuk kita sebagai masyarakat pemegang kedaulatan, mestinya juga mempunyai pola fikir yang baik. Bahwa semua pemimpin mempunyai kelebihan sekaligus kekurangan masing-masing. Tak ada pemimpin yang tanpa kekurangan, begitu juga tak ada pemimpin yang tak mempunyai kelebihan. Semua melekat pada diri kita, baik sebagai pemimpin maupun bukan. Yang membedakan mungkin karakter-karakter yang menonjol dari seorang pemimpin yang satu dibanding pemimpin yang lain. Sehingga perhelatan kepemimpinan nasional menjadi sebuah pilihan yang semua sah untuk memilih yang ini atau yang itu. Bergantung pada diri kita masing-masing. Tak perlu ada pemaksaan kehendak. Apalagi menghasut sana-sini untuk mendapatkan simpati. 

Seiring dengan kemajuan pendidikan dan teknologi informasi sekarang ini, tentu masyarkat lebih bisa berfikir secara jernih. Tak mudah terhasut dan dimakan isu-isu yang kontra produktif. Tapi sebaliknya, kita perlu berfikir secara jernih, elegan dan jika perlu mengkritik, kita kritik secara beradab. Karena kritik kita akan menentukan jenis masyarakat yang mana kita akan digolongkan oleh masyarakat yang lain. Masuk golongan bermartabat atau masyarakat rendahan yang tak mempunyai adab. 

Heboh atau tidaknya situasi menjelang perhelatan kepemimpinan nasional 2019 bergantung pada keberangkatan pola fikir kita semua. Jika semua elemen masyarakat mempunyai fikiran positif dan mengedepankan etika, tentu akan mendatangkan situasi yang kondusif, tenang, tanpa kehebohan yang berarti. Tapi jika kita berangkat dari pola fikir yang kasak-kusuk, sikut sana-sikut sini, tentu akan mempunyai output yang berbeda. Karena masyarakat secara umum menginginkan kesejahteraan, ketentraman dan jaminan keamanan, maka tidak perlu heboh menjelang 2019, biasa sajalah!. 

*** Semoga bermanfaat ***