Berantas Korupsi Melalui Media Sosial

[caption id="attachment_122224" align="aligncenter" width="640" caption="Ilustrasi (shutterstock)"][/caption] Masih ingat kasus Prita Mulyasari, ibu yang didakwa mencemarkan nama baik RS. Omni Internasional tahun 2009 ---yang saat ini mencuat kembali---?, atas kasus tersebut munculah pergerakan yang diberi nama Koin Prita. Ada lagi yang namanya Koin Sastra, gerakan yang ditujukan untuk menyelamatkan Pusat Dokumentasi HB. Jassin. Kedua isu tersebut adalah sekelumit isu yang merebak dan mencuat dikalangan pengguna media sosial yang berujung pada aksi nyata untuk mencapai tujuan masing-masing. Siang tadi (12/7/2011), aktivis media, penggiat media sosial dan aktivis antikorupsi berkumpul di kawasan Cikini, Jakarta dalam acara FGD (Forum Group Discussion) yang diselenggarakan oleh Tranparency International Indonesia. Mengambil tema "Efektivitas Kampanye Anti-Korupsi melalui Media Audio-Visual dan Sarana Multi-Media", FGD ini membicarakan mengenai formulasi kampanye antikorupsi serta membuat gerakan antikorupsi dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Facebook, sosial blog dan media sosial lainnya. Hadir sebagai narasumber, Enda Nasution (Komunitas Langsat) dan Wandy Nicodemus Tuturoong (Transparency International Indonesia). Melihat suksesi Koin Prita dan Koin Sastra sebagai contoh, peserta FGD sepakat bahwa gerakan dan kampanye antikorupsi dapat dilakukan dengan memaksimalkan media sosial. Enda, selaku penggiat media sosial memaparkan bagaimana dahsyatnya kekuatan media sosial yang dapat menghimpun ribuan bahkan jutaan masyarakat untuk melakukan beragam aksi. Hal ini dikuatkan dengan data pengguna internet di Indonesia yang meningkat sangat pesat beberapa tahun belakangan ini. Wandy yang lebih banyak memaparkan bagaimana proses dan dampak tindak korupsi juga memiliki solusi agar korupsi di Indonesia dapat diminimalisir dan dihilangkan, yakni dengan adanya kontrol sosial dari masyarakat seperti konsolidasi dan mencegah konsolidasi dari elit politik, karena ia melihat bahwa akar korupsi di Indonesia adalah politik. Dalam FGD yang digelar pertama kali ini, hadir juga perwakilan dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan ICW (Indonesia Corruption Watch) yang keduanya menjelaskan bahwa kini, KPK dan ICW memerlukan dan menggunakan media sosial untuk memberantas korupsi serta untuk membantu kerja mereka. Rencanyanya FGD ini akan terus dilanjutkan demi mendapatkan formulasi yang tepat untuk memberantas korupsi di Indonesia dan sebagai wadah diskusi mengenai isu-isu mutakhir.