[caption id="attachment_524" align="alignright" width="298" caption="Pasangan Mega-Prabowo menunjukkan nomor 1 saat rapat pleno penetapan nomor urut pasangan capres dan cawapres di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat./Photo by: Dhoni Setiawan (kompas)"][/caption] JAKARTA, KOMPAS.com — Calon wakil presiden yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Gerindra, Prabowo Subianto, berjanji bahwa dirinya dan Megawati Soekarnoputri tidak akan memanfaatkan gaji dan tunjangan mereka sampai kedelapan program rakyat terpenuhi. Hal itu jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. "Saya tegaskan jika kami berdua terpilih, kami tidak akan menggunakan gaji dan tunjangan yang kami dapat selama sasaran program kami belum tercapai," ujar Prabowo di Jakarta, Kamis (18/6). Pernyataan Prabowo di atas merupakan pernyataan yang jarang bahkan belum pernah ada Capres/Cawapres yang berani mengatakan hal serupa. Ini merupakan suatu keberanian dan kesungguhan mereka untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden bangsa ini. Jika melihat hasil penelurusan KPU akn kekayaan Megawati dan Prabowo memang rasanya tak berarti apa-apa bagi pasangan ini gaji Presiden RI yang hanya sekitar 60-an Juta dan gaji seorang Wapres sekitar 40-an juta, dibanding kekayaan mereka, yaitu kekayaan Megawati sekitar Rp 256,4 Miliar dan Prabowo Rp 1,5 triliun dan 7,5 juta dollar AS. Bisnis mereka ini pun sangat banyak dan menjanjikan serta dapat menghasilkan pendapatan yang jauh lebih besar jika dibandingkan hanya dengan gaji Presiden dan Wapres RI. Namun yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan mereka ini, yang mengatakan tidak akan menerima gaji dan tunjangan jika terpilih Juni nanti, sebuah starategi pemenangan Pilpres atau suatu keikhlasan dari lubuk hati nurani mereka. Jika pernyataan itu hanya strategi pemenangan Pilpres Mega-Pro, bisa dijadikan "senjata" yang ampuh untuk menarik simpati rakyat "awam", sehingga rakyat "awam" tersebut akan berpikir jika pasangan ini menjadi Presiden dan Wapres benar-benar berjuang atas nama rakyat dan gajinya akan diberikan kepada rakyat, ini bisa dibenarkan karena Mge-Pro dari awal pencalonannya sudah menyatakan tujuannya untuk mensejahterakan rakyat miskin (Pro rakyak) yang notabene kesadaran politik mereka masih rendah dan pendidikan mereka pun tergolong rendah. Sayangnya, walaupun hal ini bisa dijadikan "senjata" bagi Mega-Pro agar rakyat bersimpati dan mendukungnya, tetapi nampaknya akan sulit bagi mereka untuk meyakinkan masyarakat yang sadar politik kerena masyarakat yang sadar politik saat ini sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap siapapun kandidatnya, mereka akan berpikir ini cuma retorika kosong yang nantinya akan di ingkari dan dilupakan oleh Capres/Cawapres terutama pasangan Mega-Pro. Namun jika memang ini suatu keikhlasan pasangan ini, sangatlah baik dan mulianya mereka, rela bekerja demi bangsa tanpa menagih pamrih. Tetapi keikhlasan itu sifatnya "gaib" tidak ada yang tahu kecuali orang yang bersangkutan (Megawati dan Prabowo) dan Tuhan. Masyarakat tetaplah akan berpandangan ini hanya sebagai alat kampanye mereka guna meraup suara sebanyak-banyaknya terutama dari kaum proletar di negeri ini yang haus akan kesejahteraan yang tak kunjung datang sampai detik ini dan stereotip masyarakat yang telah mengkristal dan sulit diubah, bahwa setiap pemimpin (Capres/Cawapres) manapun akan melakukan hal apapun demi mencapai dan mendapatkan kekuasaan. NuruL
