Negara yang memiliki ribuan pulau dari Sabang hingga Merauke, dan sumber daya alam yang luar biasa berlimpah ruah mengharuskan para pemangku jabatan untuk menyewa fasilitas gedung perkantoran di Ibu Kota Baru.Â
Dengan keterbatasan biaya yang dimiliki Pemerintah, memaksakan pihak swasta yang akan membangun fasilitas gedung perkantoran yang nantinya Pemerintah akan menyewa pemakaian gedung perkantoran tersebut.
Ibarat kata, Pemerintah seakan tak berkuasa penuh karena tempat untuk menjalankan proses pemerintahan saja harus menyewa kepada pengusaha.Â
Bayangkan, Pemerintah dengan segala kekuasaan yang dimilikinya harusnya dapat benar-benar kuasa untuk mengelola dan mengatur urusan kenegaraan demi kepentingan Rakyat justru malah menyengsarakan Rakyat dengan menyewa fasilitas perkantoran di negera sendiri.Â
Pemerintah yang mengatur Republik ini dari Sabang hingga Merauku seolah menjadi tamu di Ibu Kota baru. Tempat yang dijadikan untuk mengatur segala aktiiftas pemerintahan di Ibu Kota baru saja, pemerintah belum dapat berdiri diatas kaki sendiri.Â
Bagaimana dengan segala kepentingan hajat hidup orang banyak, nyatanya berbagai fakta mengungkap pemerintah pun belum mampu untuk mengaturnya. Apakah dengan menjadi tamu di Republik ini akan menjawab segala persoalan yang sedang melanda atau malah mendatangkan mudharat? Dari awal gerak-gerik dan gelagat pemerintah yang ingin menyewa fasilitas perkantoran di Ibu Kota baru rasanya belum dapat dipercaya bahwa pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota baru akan menaburkan benih kebermanfaatan kepada segenap penghuni di Rapublik ini.
Bagaimana menurut pandangan anda?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H