Media massa di yakini bukan sekedar medium lalu lintas,pesan antara unsur-unsur sosial dalam suatu masyarakat,melainkan  juga berfungsi sebagai alat penundukan dan pemaksaan konsensus oleh kelompok yang secara ekonomi dan politik dominan melalui pemilikan dan melalui produk-produk yang di sajikan.
sejarah menunjukan media massa pada akhirnya mencapai puncak perkembangan sebagai lembaga kunci dalam masyarakat modern,media massa mampu mempresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial,politik,dan budaya ndi tingkat lokal dan global.
salah satu isu utama dalam diskursus komunikasi modern belakangan adalah pola kepemilikan serta praktik produksi dan disttribusi produk media yang terkonsentrasi media di satu sisi di anggap tak terhindarkan ketika situasi-situasi global memang menghindaki upaya-upaya mengarah konsolisasi dan konvergensi dalam bisnis media modern namun di sisi lain konsentrasi media juga menimbulkan sejumlah paradoks berkaitan dengan fungsi media sebagai ruang publik dengan sejumlah fungsi=fungsi sosial yang melekat di dalamnya.
seperti yang kita ketahui setiap menjelang pemilu di stasiun-stasiun televisi banyak mempromosikan beberapa partai yang menampilkan citra suatu partai tersebut karena setiap stsiun televisi yang ada di miliki oleh beberapa orang yang memiliki modal,yang memang orang tersebut adalah pencetus dalam suatu parpol sehingga mereka bisa leluasa mempromosikan parpolnya masing-masing.contohnya Harytanoe soetipjo dia adalah termasuk pemilik beberapa stasiun televisi seperti RCTI,MNCTV,dan Global Tv yang memang berkecimpung dalam partai HANURA,sehingga dia bisa mempromosikan parpolnya dalam stasiun televisi yang dia miliki yang menampilkan citra dari parpol HANURA sendiri beserta VISI dan MISI
Jadi dapat di simpulkan bahwasanya media massa adalah sebagai suatu wadah informasi suatu politik yang memang untuk kepentingan politik yang di gunakan sebagai tempat untuk mengekspos parpolnya,sehingga di kenal masyarakat luas,jadi media massa di sini berfungsi sebagai alat pendukung di dalam komunikasi politik.
