Desa Adat atau Desa Administratif, Kontestasi Politik Revisi Perda Nagari

Kepustakaan

Andiko dan Nurul Firmansyah (2014), Mengenal Pilihan-Pilihan Hukum Daerah Untuk Pengakuan Masyarakat Adat : Kiat-Kiat Praktis Bagi Pendamping Hukum Rakyat (PHR), Masyarakat Sipil (Pelaku Advokasi) dan Pemimpin Masyarakat Adat, HuMa, Jakarta.

Firmansyah, Nurul dkk (2016), Mengakui Minoritas ! Kajian Tentang Kelompok Minoritas Dan Kewajiban Negara untuk Menjamin Hak-Haknya, Pelapor Khusus Hak-Hak Minoritas, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Firmansyah, Nurul dan Wing Prabowo (2013), Berhukum Dari Desa : Memotret Proses Lahirnya Aturan Berbasis Masyarakat Desa, HuMa, Jakarta.

Firmansyah, Nurul dkk (2011), Aturan Daerah Dan Tenure Masyarakat Adat (Studi Kasus Di Palopo, Donggala, Tanah Datar Dan Pesisir Selatan, HuMa, Jakarta.

Nordholt, Henk Schulte dan Gerry Van Klinken (2014), Politik Lokal di Indonesia, KITLV, Jakarta.

Safitri, Myrna dan Luluk Uliyah (2014), Adat di Tangan Pemerintah Daerah : Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah Untuk Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Epsitema Institute, Jakarta.

Safitri, Myrna (2015), Indigenous Peoples in ASEAN : Indonesia, AIPP, Chiang May.  

Vel, Jacqueline dan Adriaan W. Bedner (2016), Desentralisasi Dan Pemerintahan Desa Di Indonesia : Kasus Baliak Ka Nagari dan Kaitannya Dengan UU Desa : Wacana Transformasi Sosial Nomor 35, Tahun XVIII, 2016, INSIST.

Yasin, Muhammad dkk (2015), Anotasi Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, PATTIRO, Jakarta.

Zakaria, Yando (2016), Baliak Ka Nagari Dan Desa Adat : Geliat Lokal Di Aras Nasional :  Wacana Transformasi Sosial Nomor 35, Tahun XVIII, 2016, INSIST.