Kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 terjadi setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy/NLD), yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, memenangkan pemilihan umum pada 8 November 2020. Kemenangan ini tidak diterima oleh militer Myanmar yang mengklaim bahwa pemilu tersebut diwarnai kecurangan. Mereka menuduh NLD melakukan berbagai pelanggaran, termasuk impor ilegal alat komunikasi dan tindakan korupsi. Tuduhan-tuduhan ini dijadikan alasan oleh militer untuk menggulingkan pemerintah sipil yang sah.
Terjadinya Kudeta
Kudeta tersebut terjadi pada 1 Februari 2021, dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Militer mengambil alih kekuasaan setelah Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP/ )), yang merupakan partai politiknya militer, mengalami kekalahan besar dalam pemilu 2020. Militer beralasan bahwa pemilu tersebut penuh dengan kecurangan, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim ini. Pengamat dan organisasi pemantau pemilu independen seperti Jaringan Asia untuk Pemilu Bebas (Asian Network for Free Elections/ANFREL) menyatakan bahwa pemilu berlangsung transparan dan akuntabel.
Respon Internasional
Kudeta ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengecam bahwa tindakan militer tersebut sebagai serangan langsung terhadap transisi demokrasi Myanmar. Uni Eropa, Turki, dan Dewan Keamanan PBB juga mengecam kudeta ini. Selain itu, beberapa negara seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar dengan harapan bisa mengembalikan pemerintahan demokratis.
Dampak Sosial dan Politik
Kudeta militer ini menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan di Myanmar. Pelanggaran hak asasi manusia semakin meluas, termasuk kekerasan, penangkapan massal, dan penyiksaan pada masyarakat sipil. Krisis sosial juga melanda, dengan jutaan orang mengalami kelaparan dan kekurangan kebutuhan dasar, serta ratusan ribu orang menjadi pengungsi. Kudeta ini juga menghancurkan demokrasi di Myanmar dan memicu perang saudara yang meluas, memperburuk situasi keamanan di negara tersebut.
Kudeta militer di Myanmar pada 2021 bukan hanya meruntuhkan pemerintahan sipil yang sah, tetapi juga menimbulkan dampak sosial dan politik yang mendalam. Klaim kecurangan dalam pemilu yang tidak didukung bukti konkret menjadi alasan bagi militer untuk mengambil alih kekuasaan.Â
Tindakan ini mendapatkan kecaman dari komunitas internasional dan memicu sanksi ekonomi terhadap Myanmar. Selain itu, kudeta ini membawa dampak yang merusak bagi masyarakat Myanmar, mulai dari pelanggaran hak asasi manusia hingga krisis kemanusiaan yang meluas. Situasi ini menunjukkan betapa buruknya demokrasi di Myanmar dan tantangan besar yang harus dihadapi untuk memulihkannya.
