Kongres Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari tanggal 25 -- 27 November 2020 seolah luput dari teropong insan Indonesia. Mungkin warga net lebih menyukai peristiwa tertangkapnya menteri KKP Edhy Prabowo. Atau memang inilah kepiawaian pemerintah memberikan izin kegiatan MUI agar menghasilkan pengurus baru dengan mendepak pengurus lama yang hanya bikin gaduh.
MUI lima tahun terakhir mempunyai peran yang sangat kuat membuat hitam dan putihnya politik di Indonesia. Lihat saja bagaiman pengaruh MUI dengan fatwa-fatwanya membuat Jakarta menjadi ladang demonstrasi dengan muara Ahok masuk bui dan masih meninggalkan trauma ayat dan mayat untuk mencapai tujuannya.
Kemudian tidak ayal hampir sebagai besar daerah yang memiliki perwakilan MUI kemudian ada, alumni 212, Â GNPF serta didukung oleh FPI menggerakkan massanya untuk meniru Jakarta. Dan memang terbukti ada beberapa daerah dengan basis kelompok itu memenangi pilkada yang hampir bersamaan waktunya dengan Jakarta.
Poros MUI selama ini yang seharusnya memberikan rona kesejukan telah berubah menjadi ajang politik yang tidak langsung. Tengku Zulkarnain, Yusuf Martak, Din Symasudin yang lebih dominan menyuarakan suara ketidaksukaan kepada pemerintah.
Ayah Naen, demikian panggilan akrabnya didunia maya seolah-olah lebih mendomimasi daripada suara MUI sebagai lembaga. Dari sekian banyak pernyataan kontroversialnya adalah, pemerintah melegalkan zina lewat RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).
Tak urung pernyataan yang membuat merah telinga pemerintah dan sempat membuat kegaduhan itu ditepis oleh Wakil MUI Zainut Tauhid bahwa, pernyataan ayah Naen adalah pernyataan pribadi bukan mengatasnamakan lembaga. Meskipun sudah dibantah oleh Zainut Tauhid statemen yang sudah terlanjur tersebar di tengah masyarakat itu sangat sulit untuk ditarik kembali.
Selain Ayah Naen yang selalu melontarkan pendapat bersebarangan dengan pemerintah dan lebih condong ke pergerakan suatu ormas tertentu adalah Yusuf Martak.Â
Di pengurusan MUI periode 2015-2020 Yusuf Muhammad Martak menduduki jabatan sebagai bendahara, dari seorang Vice President PT Energi Mega Persada sebagai pemiliki saham terbesar PT Lapindo Brantas. Suatu posisi secara linier tidak akan ketemu namun begitulah kenyataan, tiba-tiba Yusuf martak bisa menduduki jabatan di MUI.
Untuk mengaitkan dengan kiprahnya sebagai agamawan jarang ditemukan benang merahnya. Bahkan dia lebih banyak mencounter kebijakankan pemerintah dengan mendukung fatwa yang bersebarangan.
Padahal jelas MUI hanaya akan memberikan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan halal dan haram karena adanya suatu keraguan akan suatu benda bahkan MUI akan dimintai pendaptnya juga tentang hubungan yang maslahat dengan lingkungan sekitar. Namun oleh beberap pengurus yang ada di MUI fatwa itu diselewengkan dengan pemberian Ijtima Ulama.
Ijtima ulama, itulah andalan Yusuf Martak yang selalu dipakai untuk memberikan tekanan kepada pemerintah dengan megedapankan GNPF sebagai basis pendukung Prabowo sebagai lawan politik jokowi di tahun 2019. Selain Ayah Naen dan Yusuf Martak yang sangat kencang suaranya mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah yaitu Din Syamsudin.
