Seperti yang saya opinikan sebelumnya dengan dipanggilnya Anies Baswedan yang notabenenya sebagi Gubernur DKI dan Ridwan Kamil yang juga seorang gubernur Jawa Barat. Satu persatu orang yang tidak suka dengan kebijakan itu mulai angkat bicara. Ditambah dengan tindakan Panglima Kodam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurahman memerintahkan untuk menurunkan seluruh baliho Muhammad Rizieq (MR) di seluruh wilayah teritorialnya.
Klop sudah tiga masalah krusial yang dijadikan para pengikutnya dan man behind the scene atau tokoh di balik layar mulai ancang-ancang dengan menghembuskan opini dengan koor yang sama. Dari seorang Hidayat Nur Wahid, Andre Rosade, Fadli Zon, Â dan beberapa politikus nasional.Â
Wakil ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari dari PKS menyesalkan tindakan TNI yang menurunkan baliho (MR) yang sebenarnya bukan ranah TNI. Bahkan anggota DPR ini akan membawa masalah ini ketika akan ada rapat dengar pendapat dengan Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahyanto.
Dukungan pendapat Abdul Kharis Almasyhari dari PKS datang dari Willy Aditya dari fraksi Nasdem. Dan semua publik tahu jika partai Nasdem adalah pendukung pemerintahan jokowi sekarang, jikalau ada anggota yang dengan sembarangan mencuatkan pendapat dimuka umum pastilah di dalam tubuh partai pendukung itu ada disharmonis dengan pemerintahan sekarang, entah itu besar atau kecil.
Dan beberapa politikus yang sebenarnya berada dalam satu gerbong dalam pemerintahan sekarang masih saja mempertanyakan kebijakan pemerintah. Padahal tidak perlu dikalkulasi secara rumit tindakan yang diperlakukan oleh ormas pimpiman MR sudah meresahkan warga terlebih  ditengah pandemi. Berdiri di  dua kaki demikian istilah yang sering dipakai oleh politikus atau seseorang karena kedua posisi itu dipandang menguntungkan.
Keelokan akal tidaklah berbanding lurus jika sudah berkaitan dengan kepentingan yang lebih luas. Sebagaimana FZ, dan Andre Rosiade (AR) dalam cuitannya di twitter,@andre_rosiade, Rakyat Indonesia mencintai TNI @Puspen_TNI Kami tidak rela Marwah TNI turun krn urusan Baliho. Urusan Baliho itu urusan Satpol PP. kalopun ada pelanggaran hokum itu urusan kepolisian @DivHumas_Polri bukan TNI. TNI adalah Tentara Rakyat. Mari bersama kita jaga NKRI utk tetap Jaya
Dari cuitan AR  yang juga separtai dengan FZ menuduh TNI sudah masuk terlalu jauh ke  ranah Satpol PP dan Kepolisian. Namun AR lupa jika selama ini baliho yang sudah diturunkan oleh Satpol PP maka akan dipasang kembali demikian seterusnya. Sehingga ada kesan pemerintah membiarkan seluruh aktivitas ormas pemasang baliho itu.Â
Atau bisa dikatakan Ormas itu sudah memandang aturan pemerintah dengan sebelah mata. Maka kehadiran TNI yang bersandar dengan UU No 34 tahun 2004 tentang TNI Ban  IV pasal 7 ayat 9-10 melaksankan fungsinya di tengah suasana ketidakberdayaan Satpol PP dan kepolisian Polda DKI. Dan tindakan TNI itu dianggap sebagai air yang sejuk di tengah hari.
Jikalau pemasangan spanduk sudah dipermasalahkan oleh anggota DPD dan DPR, maka dipastikan  penghormatan kepada simbol yang diwakili oleh seorang pimpinan Ormas MR sudah melampui penghormatan kepada pahlawan bangsa. Bukankah sekarang adalah bulan pahlawan, mengapa tidak tokoh-tokoh pahlawan nasional yang dipasang untuk menggelorakan semangat nasionalisme.
Kehadiran tokoh nasional yang ingin meredam konflik pun sebenarnya ada, semisal wakil presiden Indonesia sekarang K.H. Ma'ruf Amin. Beliau akan menerima kehadiran Imam FPI itu, jikalau dirasa baik demi untuk bangsa dan negara. Tak urung statmen Wapres itu mendapat berbagai tanggapan, ada yang menyambut baik namun tidak sedikit yang menyayangkan jika pertemuan itu terjadi.
Penduduk DKI masih ingat betul bagaimana hubungan Kyai Ma'ruf Amin yang kala itu masih aktif di MUI dan MR yang berkolaborasi sehingga bisa menjadikan Monas sebagai ladang demonstrasi berjilid-jilid. Kemudian endingnya adalah kekalahan Ahok dan mengangkat Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI. Terlebih sekarang Kyai Ma'ruf Amin sudah menjadi Wapres, maka kehadiran sorang Muhammad Rizieq akan diartikan sebagai pengakuan.
