[caption id="attachment_39990" align="alignleft" width="298" caption="Foto - Admin"][/caption] Pada tulisan saya yang lalu, di sini : http://polhukam.kompasiana.com/2009/12/11/sby-pening-koalisi-pd-golkar-bubar/ sepertinya Golkar akan mengancam bubaran dari koalisinya dengan pemerintahan SBY-Budiono. Dengan meminjam tangan pansus Century, wakil2 Golkar di Pansus itu menggoyang posisi Budiono sebagai RI-2 dan Sri Mulyani sebagai Menkeu. Kasarnya, Golkar akan menarik koalisinya dari Pemerintah jika maksudnya itu tidak dipenuhi. Sementara itu, Politisi senior Golkar Ferry Mursidan Baldan dan rekannya yang masuk dalam Kaukus Golkar Bersih (KGB) menemui Menkeu Sri Mulyani. Ferry ingin mengklarifikasi seputar 'keributan' Ketum Golkar Aburizal Bakrie (Ical) dengan Sri Mulyani (Ani).  Ia juga menyebutkan koalisi Golkar dengan Partainya Pemerintah (Partai Demokrat) tidak boleh bubar. "Saya dan teman-teman FPG diantaranya Zainal Bintang dan Aryadi Ahmad membentuk kaukus. Kaukus ini berangkat dari keprihatinan atas sikap DPP Golkar yang menyerang balik Menkeu," kata Ferry. Menurut Ferry, persoalan antara ketum PG dengan Menkeu harus dipisahkan dan tidak boleh menjadi pengalihan isu. Apalagi, Ferry menambahkan, hal ini dijadikan fokus tambahan di Pansus Angket Century." Ada cara elegan untuk merespon apa yang disampaikan Menkeu, yakni menemui beliau dan meminta klarifikasi agar tidak menambah hiruk-pikuk opini," ujar Ferry. Seperti diketahui, Sri Mulyani mengatakan sebelumnya bahwa Ketua Umum Golkar Aburizal Bakri (Ical) tidak senang dengan dirinya terkait dengan masalah lalu akibat pemberantasan KKN Ical. Sementara itu, Hatta Rajasa menjelaskan bahwa Kabinet akan tetap solid, Budiono dan Sri Mulyani tidak perlu mundur.  Tifatul sembiring, Menkominfo, belakangan juga mengisyaratkan bahwa perseteruan Ical - Ani sudah beres oleh Tim bentukan SBY. Padahal saat itu SBY sedang ada di Eropa. Kok sempat2 nya ya membentuk juru damai bagi Ical - Ani. Dari Kopenhagen, SBY kembali menegaskan, Budiono dan Sri Mulyani tidak boleh mundur. Dengan kata lain, kalau Golkar yang mau mundur dari koalisi silahkan saja. Dan, tampaknya Golkar juga tidak akan gegabah mundur dari koalisi dengan pemerintahan SBY-Budiono. Karena selain tekanannya yang lemah terhadap pemerintah, yakni menekan agar Budiono dan Sri Mulyani untuk mundur. Kondisi sang Ketua Umum Golkar juga sedang sangat rapuh, terkait penggelapan pajaknya yang mencapai 2,4 trilyun rupiah. Belum lagi posisi Gubernur dan Bupati yang banyak diisi oleh orang2 Golkar. Bukankah Gubernur2 di seluruh Indonesia sudah berkomitmen dengan pemerintahan SBY, agar mendukung program pemerintah, yakni mensejahterakan rakyat pada saat pertemuannya di Kalimantan Tengah beberapa waktu yang lalu.
