Masih Pantaskah Indonesia disebut Negara Demokrasi?

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat.Secara etimologis,demokrasi berasal dar Bahasa Yunani,demos artinya Rakyat dan kratein artinya Kekuasaan.Demokrasi kekuasaan pemerintah yang berasal dari rakyat,baik secara langsung ( demokrasi secara langsung ) atau melalui perwakilan ( demokrasi perwakilan ). Dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Amandemen di sebutkan, Negara Indonesia adalah negara hukum.Arti Negara hukum tidak pernah terpisahkan dari pilarnya yaitu kedaulatan hukum. Di samping itu para pendiri Negara membentuk pemerintahan Negara Indonesia telah menentukan pilarnya,yaitu kedaulatan rakyat. Arti demokrasi  yang sebenarnya Demokrasi adalah sistem pemerintah di mana kekuasaan berada pada rakyat dan Keputusan  di ambil melalui mekanisme pemilihan yang adil dan terbuka. 

Arti demokrasi yang sebenarnya adalah sistem di mana semua orang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pemerintahan termasuk hak untuk memilih dan din pilih. Demokrasi juga melindungi hak asasi manusia dan kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, beragama dan berkumpul secara damai. Seperti yang di katakan oleh Najwa Shihab Demokrasi membutuhkan percakapan bebas dan terbuka ruang leluasa yang sanggup menampung suara yang berbeaneka, fitnah dan cacian memang beberbahaya  tak patut dalam ruang manusia di situlah hukum bisa masuk dan bekerja mekanisme alternatif selain pemidanaan perlu di terapkan agar perbedaan tak gampang di bereskan oleh kuat kuatan, yang terpenting semua pejabat tidaklah tipis telinga dan para pendukung pun jangan mudah terpanting murka kesediaan mendengar kritik hendaknya menjadi tindakan tidak usah banyak tapi dan asalkan sebagai persyaratan. 

Di dalam sebuah sistem demokrasi yang sebenarnya kekuasaan tidak boleh terpusat pada suatu orang atau kelompok tertentu dan ada perlindungan hukum dan mekanisme kontrol  yang memastikan bahwa kekuasaan tidak disalah gunakan, selain itu demokrasi sebenarnya memerlukan partisipasi aktif dari rakyat dalam mempengaruhi Keputusan politik dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Dalam arti yang lebih luas demokrasi sebenarnya juga melibatkan penghormatan terhadap hak dan kepentingan kelompok minioritas serta penanganan masalah sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kehidupan rakyat secara keseluruhan.Demokrasi sebenarnya harus membawa keadilan dan kesetaraan dalam hal akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Serta mendorong keberlanjutan lingkungan dan Pembangunan yang berkelanjutan. Negara yang demokrasi otomatis kekuasaan tertinggi berada pada di tangan rakyat, pemerintah bukan lagi menjadi penguasa namun lebih mengarah sebagai Regulator dan pelayan rakyat. Disini juga ada kekurangan dan juga kelebihannya. Kelebihaanya yaitu sistem demokrasi dapat menghindarkan negara dari pemerintahan yang diktator dan kejam. Sehingga, dapat memusatkan segala kekuasaan pada satu orang saja, tidak ada mufakat dan musyawarah, atau perundingan. 

Selain itu, diktator juga sering melanggar hak asasi manusia, seperti menahan tanpa alasan yang jelas, penyiksaan, bahkan pembunuhan. Namun Demokrasi juga memiliki kekurangan seperti  yang saat ini melanda negara kita tercinta Indonesia. Yaitu, demokrasi di gunakan kaum elit untuk memenangkan politik mereka, dalam negara demokrasi media massa menjadi bebas beredar dan sulit untuk di kendalikan pemerintah. Jika pemerintah terlalu menekan, mengekang, menahan atau menindas yang berupaya untuk memulihkan gangguan. Maka, tentu akan memicu protes Masyarakat karena berlawanan dengan hakikat demokrasi itu sendiri. Disini dapat menjadi celah bagi kaum elit dan kaum kapitalis untuk mengendalikan opini publik. Kaum elit dan kaum kapitalis tentu saja memiliki modal melimpah untuk membiayai dan mengendalikan media massa, mereka bahkan bisa membeli medis massa dan bukan hal rahasia lagi jika akhirnya mereka memiliki Perusahaan media massa sendiri. Dengan media massa yang ia miliki inilah mereka dapat menyetir pola pikir publik hanya dengan membayar dan menguasai media mereka menjadi bebas menerbitkan konten -- konten yang sesuai dengan kepentingan mereka. Rakyat jadi tidak akan tahu bagaimana kebenaran yang sebenarnya terjadi, jika media -- media memberitahukan hal yang sama. 

Teknik seperti ini kerap terjadi biasanya untuk memenangkan calon pemimpin tertentu. Bukan hal rahasia lagi jika para kaum elit dapat memback up calon pemimpin politik, yang kemudian mendanai kampanye mereka. Bahkan sejak jauh -- jauh hari  melalui media massa, sehingga pemikiran rakyat dapat di kendalikan dan akhirnya mereka memilih calon sesuai dengan media massa yang beredar dan menurut mereka baik hanya dengan melihat dalam beberapa informasi yang mereka dapat di media sosial. Padahal belum tentu calon pemimpin yang di beritakan di media massa tersebut benar -- benar berkomptensi dan mampu untuk mengemban Amanah serta aspirasi rakyat. Namun dalam hal ini Kembali lagi dengan modal yang berbicara, kaum elit dan kaum kapitalis yang memiliki modal besar bisa membayar media massa yang dapat berpengaruh besar saat pemilihan umum berlangsung, yang pada hakikatnya pemilihan umum sangat berpengaruh terhadap masa depan negara kita. Namun sayangnya hal ini tidak dapat di cegah karena ini adalah bagian dari demokrasi. 

Masalah ini akan menjadi semakin parah, jika negara tersebut di huni oleh Masyarakat yang Tingkat edukasinya masih rendah. Demokrasi sebenarnya memerlukan  Masyarakat yang cerdas dan memiliki kesadaran tinggi. Untuk itu bisa saja Indonesia di katakan kurang cocok menjadi negara Demokrasi jika rakyat kita masih mudah sekali digiring opininya. Seperti alergori Kapal Bodoh sebuah kritik dari filsuf terkemuka, Plato tentang demokrasi. Demokrasi itumemberi kesempatan kepada mereka yang tidak berkompeten untuk memimpin dan mengambil Keputusan untuk negara dan rakyatnya. Kadang yang menjadi pemimpin itu bukan orang yang memiliki kapasitas, melainkan orang yang di pilih oleh mayoritas berpendidikan rendah  yang pada akhirnya negara demokrasi itu yang di hitung adalah kuantitas bukan kualitas. 

Sehingga, orang yang memenangkan menjadi pemimpin adalah orang yang memiliki popularitas, dan sayangnya orang yang memiliki popularitas belum tentu memiliki kapabilitas. Hal inilah yang di kritik oleh plato, Ketika kita memberikan kesempatan kepada orang yang bodoh untuk memilih, maka mereka cenderung akan memilih orang yang sama dengan mereka yaitu orang yang bodoh juga. Para calon pemimpin berlomba -- lomba untuk mendapatkan popularitas bukan malah meningkatkan kualitas mereka. Jadi pada saat akan di laksanakannya pemilihan umum di negara demokrasi para calon pemimpin akan mentargetkan orang -- orang yang berpendidikan rendah untuk medapatakan suara. 

Karena, mereka adalah suara mayoritas dan pastinya akan lebih mudah di rayu, di bujuk, di iming -- iming, di suap hingga di peralat. Padahal di butuhkan pemikiran dan pertimbangan yang cermat serta kritis untuk memilih seorang pemimpin agar dapat menjadikan suatu negara agar lebih berkembang dan dapat mensejahterakan rakyatnya. sejatinya Demokrasi tidak hanya di lihat dari ada atau tiadanya pemilihan umum, akan tetapi dari seberapa adil afektif penegakan hukum, transparasi dalam pemerintah serta perlindungan hak - hak warga negara. Oleh karena itu dengan upaya kolektif dari semua pihak, indonesia masih memiliki kesempatan untuk terus berkembang sebagai negara demokrasi yang kuat dan berkeadilan. Namun, jika masalah - masalah yang ada tetap di biarkan tanpa solusi, maka status demokrasi di Indonesia harus di pertanyakan.