Perbedaannya, wilayah cakupan penyangga DKI Jakarta dalam konsep The Greater Jakarta diperluas hingga Sukabumi, Purwakarta, dan Cirebon. Juga, tidak ada posisi menteri khusus atau menteri otorita Jabodetabek yang bertanggung jawab untuk mengoordinasikan wilayah DKI Jakarta dan berbagai kota satelit serta kawasan penyangganya.
Setelah ramai sejenak, konsep ini juga menghilang ditelan riuh rendah pro-kontra di ranah publik.
Apa pun perbedaannya, dan terlepas dari ikhtiar para penggagasnya, ide integrasi Jabodetabek dan kawasan sekitarnya agar lebih terpadu memang sangat baik dan sudah amat mendesak.
Kasus pandemi COVID-19 ini adalah pembuktian betapa hal itu benar-benar penting dan mendesak. Yang jelas lebih penting daripada wacana pemindahan ibu kota atau Proyek Ibu Kota Negara (IKN) yang lebih terkesan sebagai "menggaruk bagian tubuh yang tidak gatal" dalam konteks manajemen penyelesaian masalah.
Belum lagi jika menelisik isu yang santer beredar perihal kongkalikong dan bagi-bagi proyek di kalangan internal penguasa dan kroninya terkait Proyek IKN.
Saat ini bolehlah diakui pemerintahan Jokowi yang berjargon "kerja, kerja, kerja" dalam hal-hal tertentu lebih cekatan melakukan implementasi dan eksekusi.
Namun, di sisi lain, kelemahan pemerintahan sekarang ini dalam hal konsep atau gagasan dan narasi karena ketergesaan dan fokus berlebihan pada salah satu bidang, infrastruktur, misalnya, juga tak layak dikesampingkan untuk dijadikan catatan besar. Karena kerja akan serampangan jika tak ditopang otak atau gagasan.
Pada akhirnya, sebagai bangsa, kita butuh satu kesatuan antara gagasan, narasi, dan karya atau kerja. Tak boleh dan tak mungkin salah satu aspek hanya berjalan sendirian atau difokuskan berlebihan.
Dalam konteks yang lebih spesifik, konsep Megapolitan atau pun The Greater Jakarta atau apa pun namanya kelak, tetap akan penting dibahas dan diimplementasikan, terlepas dari siapa pun penggagas dan siapa pun pelaksananya nanti atau entah kapan realisasinya.
Apa pun itu, pada akhirnya itu semua adalah untuk kemaslahatan semua pihak dan kebermanfaatan bagi nusa bangsa serta rakyat Indonesia.
Jakarta, 13 April 2020
