urgensi perubahan sistem peradilan untuk mewujudkan keadilan di Indonesia

Di Indonesia, sistem hukum adalah elemen terpenting untuk mencapai keadilan dan penegakan hukum. Namun, kenyataannya, sistem ini masih menunjukkan banyak kelemahan, yang berdampak negatif terhadap kepercayaan publik pada penegakan hukum. Oleh karena itu, reformasi sistem peradilan bukan hanya pilihan, melainkan keharusan untuk mencapai keadilan yang sejati.

Masalah dalam Penyelesaian Kasus
Salah satu masalah utama dalam sistem peradilan adalah lambannya penyelesaian kasus. Banyak kasus memakan waktu sampai bertahun-tahun untuk diulas, yang menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dan ketidakpastian hukum. Sebagai contoh, kasus kriminal sering kali lebih dari lima tahun untuk menghasilkan keputusan akhir. Hal ini jelas melanggar prinsip peradilan yang repid, sederhana, dan terjangkau, sesuai dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kehakiman.

Korupsi di Lembaga Penegak Hukum
Korupsi dalam lembaga penegak hukum juga menjadi isu yang sangat serius. Banyak hakim, jaksa, dan polisi terlibat dalam praktik korupsi. Kasus suap dalam ranah penegakan hukum mencerminkan betapa rentannya integritas sistem peradilan di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan rasa pesimis di kalangan masyarakat bahwa keadilan bisa dibeli oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang.

Langkah Strategis Menuju Reformasi
Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk melakukan reformasi pada sistem peradilan. Pertama, kita perlu menekankan digitalisasi proses hukum untuk meningkatkan efisiensi serta transparansi. Pemanfaatan pengadilan elektronik (e-court) dan sistem pendaftaran perkara secara online adalah contoh inovasi yang dapat mengurangi penyimpangan dan mempercepat penyelesaian kasus. Kedua, kode etik bagi petugas penegak hukum harus ditegakkan secara ketat dan konsisten. Komisi Yudisial harus diberikan kewenangan lebih besar dalam menangani pelanggaran etika. Penegakan ini harus diperkuat dengan meningkatkan mekanisme kontrol internal di seluruh lembaga penegak hukum. Ketiga, perluasan pendidikan hukum yang menekankan nilai-nilai integritas dan keadilan harus diperkuat. Para lulusan dari fakultas hukum dan akademi kepolisian seharusnya mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya integritas dalam penegakan hukum.

Mereformasi sistem peradilan merupakan tugas yang tidak mudah, tetapi langkah ini tidak bisa ditunda. Sebagai negara yang menganut prinsip hukum, Indonesia harus menunjukkan komitmen untuk menegakkan tidak hanya keadilan hukum, tetapi juga keadilan yang substansial. Membangun sistem peradilan yang transparan, adil, dan bebas dari korupsi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan memungkinkan Indonesia menjadi negara hukum yang terhormat.