Diskursus G Peter Hoefnagels pada Skema "Criminal Policy" di Ruang Publik di Indonesia

Kolaborasi antarinstansi pemerintah: Penanganan kejahatan sering kali membutuhkan sinergi antara berbagai lembaga.
Contoh: Kasus perdagangan manusia ditangani oleh kepolisian, Imigrasi, dan Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan kepada korban.

Peran masyarakat sipil: Organisasi masyarakat dan media massa berperan besar dalam mengadvokasi korban dan menekan pihak berwenang untuk bertindak lebih efektif.
Contoh: Gerakan sosial seperti "Save KPK" yang mengadvokasi pemberantasan korupsi di tengah isu pelemahan lembaga tersebut.

Pendekatan restoratif: Pendekatan ini semakin populer di Indonesia untuk menyelesaikan kasus-kasus tertentu, terutama yang melibatkan anak atau pelaku dengan tingkat kejahatan rendah.
Contoh: Dalam kasus pidana ringan seperti pencurian kecil, restorative justice melibatkan dialog antara pelaku, korban, dan komunitas untuk mencapai penyelesaian yang adil.

Mengapa kebijakan kriminal diperlukan?

1. Mencegah Kejahatan
   Kejahatan menciptakan kerugian bagi individu dan masyarakat. Kebijakan kriminal dirancang untuk mengurangi peluang terjadinya kejahatan melalui pendidikan, pemberdayaan, dan penguatan hukum. Contoh: Kampanye anti-narkoba bertujuan mencegah generasi muda terjerumus dalam penggunaan zat berbahaya.

2. Menjaga Ketertiban Sosial
   Tanpa aturan, masyarakat akan rentan terhadap konflik dan kekacauan. Kebijakan kriminal menciptakan batasan yang jelas antara perilaku yang dapat diterima dan yang tidak. Contoh: Undang-Undang Lalu Lintas untuk mengatur keselamatan pengguna jalan.

3. Melindungi Hak dan Kepentingan Publik
   Kebijakan ini memberikan perlindungan hukum bagi korban dan memastikan pelaku kejahatan bertanggung jawab atas perbuatannya. Contoh: Hukum pidana yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual.

4. Memperkuat Keadilan Sosial
   Melalui kebijakan kriminal, negara dapat memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil, tanpa diskriminasi, dalam penegakan hukum. Contoh: Program restorative justice yang mengutamakan pemulihan daripada hukuman berat untuk kasus ringan.

Bagaimana kebijakan kriminal diterapkan di Indonesia?

1. Melalui Legislasi
   Pemerintah menyusun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk menentukan perilaku yang dianggap kejahatan dan sanksi yang menyertainya. Contoh: Revisi KUHP yang disesuaikan dengan kebutuhan modern, seperti kriminalisasi peretasan dan ujaran kebencian di dunia maya.

2. Penegakan Hukum Formal
   Institusi penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan) memainkan peran penting dalam menegakkan aturan. Contoh: Operasi penertiban miras ilegal oleh kepolisian untuk menjaga ketertiban.

3. Pendekatan Preventif
   Mencegah lebih baik daripada menghukum. Oleh karena itu, langkah preventif dilakukan melalui edukasi, patroli keamanan, dan kampanye kesadaran publik. Contoh: Penyuluhan bahaya cyberbullying di sekolah-sekolah.

4. Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil
   Pemerintah bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga adat, dan tokoh masyarakat untuk memperluas jangkauan kebijakan kriminal. Contoh: Keterlibatan lembaga adat dalam menyelesaikan konflik agraria di pedesaan.

5.