Perjalanan Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan proses pemerolehan pengetahuan yang terjadi melalui proses belajar dalam seluruh lingkungan hidup, baik di sekolah maupun diluar sekolah yang diselenggarakan secara sengaja dengan tujuan-tujuan yang sudah ditentukan. 

Definisi pendidikan tertuang pula dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 point 1 yang berbunyi: "Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara." 

Dalam definisi alternatif lain pendidikan adalah usaha sadar dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan yang berlangsung seumur hidup baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang dapat memainkan peranan yang tepat dan konstruktif dalam berbagai lingkungan hidupnya dimasa yang akan dating (Redja Mudyahardjo, 2001 (dalam Noor, T., 2018)).

Sejarah pendidikan di Indonesia sudah bermula sejak zaman prasejarah, dimana masyarakat pada masa itu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Pada abad ke-16 datanglah bangsa Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan Agama Nasrani (Katholik). 

Pada tahun 1536 berdiri sebuah seminarie di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani (Katholik) ini diantaranya; pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung (Rahayu, S, 2020). Pendidikan formal di Indonesia baru dimulai pada masa penjajahan oleh Belanda. 

Pada awal abad ke-20, Belanda mulai membuka sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi di Indonesia. Tahun 1854 beberapa Bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten yang dimaksudkan untuk mendidik calon-calon pegawai negeri dan pembantu-pembantu Perusahaan-perusahaan kepunyaan Belanda. 

Tahun 1912 yayasan Van Deventer mendirikan sekolah Kartini yang lahir karena bentuk kegigihan R.A Kartini dalam memperjuangkan pendidikan kaum Perempuan di masanya. Tahun 1914 berdiri pula Hollandsch Inlandsche School (HIS) yang merupakan sekolah Belanda untuk bumiputra. Sekolah ini diperuntukkan bagi anak bumiputra yang merupakan keturunan bangsawan dan keturunan tokoh terkemuka.

Pada tahun 1920 timbullah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Hingga pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara melahirkan sekolah Taman Siswa yang menjadi gerbang emas bagi kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Pendidikan pada sekolah taman siswa menanamkan pada nilai-nilai karakter sesuai dengan budaya, anak-anak dari semua kalangan bisa bersekolah di taman siswa tanpa ada tekanan dan ikatan yang nantinya akan bebas menentukkan arah dan tujuan mereka selepas dari sekolah ini. 

Tahun 1945 mulailah pendidikan masa awal kemerdekaan yang memiliki landasan falsafah Pancasila dan landasan Konstitusi berupa UUD 1945. Pada pasal 1945 berbunyi: (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, (2) Pemerintah mengusahakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang (Dangu, Sumarjiana, dan Anton, 2022). Selanjutnya, pendidikan pada era orde lama tahun 1950 melahirkan kurikulum 1950 yang sejatinya merupakan Rencana Pelajaran 1947. 

Kurikulum yang lahir dari semangat revolusi kemerdekaan ini hanya mengandung dua hal pokok, yakni daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, ditambah dengan garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 memprioritaskan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, ketimbang pendidikan kognitif. Oleh karena itu, muatan pelajaran selalu berhubungan dengan peristiwa keseharian, pengetahuan tentang kesenian, dan pendidikan jasmani. 

Setelah itu, lahir pulalah pendidikan masa orde baru (1968-1998) yang terdiri atas kurikulum 1968 berisi kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus (penekanan dalam segi intelektual), lalu kurikulum 1975 menekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO (Management by Objective), dilanjutkan kurikulum 1984 berisi procces skill approach model CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau SAL (Student Active Learning), serta terakhir kurikulum 1994 berisi muatan nasional dan muatan lokal (Safei, H, 2020).