Kasus kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aziziyah, Lombok, telah mengejutkan banyak pihak dan menimbulkan gelombang protes dari berbagai kalangan, termasuk organisasi Suara Perempuan Nusantara. Tragedi yang menimpa Nurul Izati, seorang santriwati berusia 13 tahun, yang meninggal dunia setelah diduga mengalami perundungan, telah mengundang perhatian dan kritik tajam terhadap pengelolaan dan pengawasan di lembaga pendidikan ini.
Suara Perempuan Nusantara, sebuah organisasi yang berfokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak, merasa perlu untuk menyuarakan keprihatinannya atas kejadian ini. Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan dan perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan, terlebih di tempat yang seharusnya menjadi wadah untuk mendidik dan membentuk karakter generasi muda.
 Kurangnya Pengawasan dan Pengabaian Hak Anak
Kejadian ini mencerminkan kurangnya pengawasan yang serius dari pihak pengelola Ponpes terhadap santri mereka. Bukti CCTV yang menunjukkan Nurul Izati berjalan sendirian dalam kondisi kesakitan tanpa ada pendampingan dari pihak ponpes, menjadi bukti nyata bahwa ada kelalaian dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan santri. Pengabaian ini tidak hanya mencederai hak-hak anak, tetapi juga merusak citra lembaga pendidikan tersebut.
Tidak bisa dipungkiri, lingkungan ponpes seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap santri untuk belajar dan berkembang. Sayangnya, kejadian ini menunjukkan bahwa ada permasalahan mendasar dalam sistem pengawasan dan perlindungan di ponpes tersebut. Suara Perempuan Nusantara mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan penyelidikan mendalam dan memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti bersalah.
 Menutup-nutupi Fakta : Demi Nama Baik Lembaga?
Salah satu hal yang paling mengkhawatirkan dari kasus ini adalah adanya upaya untuk menutup-nutupi fakta demi menjaga nama baik lembaga. Pernyataan yang menyebutkan bahwa kasus ini terjadi di luar ponpes atau menyalahkan faktor lain sebagai penyebab kekerasan tersebut, sangat tidak bertanggung jawab. Suara Perempuan Nusantara menegaskan bahwa kebenaran harus diungkapkan dan tidak boleh ada yang ditutupi demi melindungi nama baik institusi.
Mengabaikan fakta dan mencoba memutarbalikkan keadaan hanya akan memperparah situasi dan menghambat proses keadilan bagi korban. Kami menuntut transparansi penuh dari pihak ponpes dan kerjasama yang baik dengan pihak kepolisian untuk mengungkapkan seluruh kebenaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan memberikan ketenangan bagi keluarga korban.
 Pentingnya Reformasi dan Akuntabilitas
Kejadian ini harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh di lingkungan ponpes dan lembaga pendidikan lainnya. Suara Perempuan Nusantara menekankan pentingnya penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat dan memastikan akuntabilitas dari pihak pengelola lembaga pendidikan. Setiap santri berhak mendapatkan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan perundungan.