Suara Perempuan Nusantara menyampaikan kritik tajam terhadap penanganan pemerintah terkait serangan siber yang melanda Pusat Data Nasional (PDN) sejak 20 Juni 2024. Serangan tersebut menggunakan ransomware bernama Brain Chipper, yang merupakan pengembangan dari ransomware Lockbit 3.0, dan telah mengakibatkan gangguan pada berbagai layanan publik penting, termasuk layanan imigrasi.
Insiden ini pertama kali terdeteksi pada 20 Juni 2024, ketika Pusat Data Nasional mengalami gangguan besar. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengungkapkan bahwa serangan ini disebabkan oleh ransomware yang mengenkripsi data dan menuntut tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar. "Ini adalah jenis ransomware terbaru yang sangat canggih, mengancam keamanan data nasional kita," ujar Hinsa dalam konferensi pers di Jakarta.
Dalam pernyataan resminya, Suara Perempuan Nusantara menyatakan keprihatinan mendalam atas kejadian ini dan mengecam lambannya respons pemerintah. "Keamanan siber adalah isu yang sangat krusial, terutama untuk institusi sebesar Pusat Data Nasional. Kejadian ini menunjukkan bahwa infrastruktur kita masih sangat rentan terhadap serangan," kata Nur Khotimah, Ketua Suara Perempuan Nusantara.
Nur Khotimah menambahkan bahwa serangan ini menunjukkan adanya kekurangan dalam strategi keamanan siber pemerintah, yang seharusnya bisa mencegah insiden seperti ini. "Kita perlu memastikan bahwa langkah-langkah pencegahan dan respon terhadap serangan siber ditingkatkan. Pemerintah harus lebih proaktif dalam melindungi data dan informasi publik," tegasnya.
Setelah serangan terdeteksi, BSSN bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Cybercrime Polri, dan Telkom Sigma segera bertindak untuk memulihkan data dan memperbaiki sistem yang terkena dampak. "Kami sedang bekerja keras untuk memecahkan enkripsi dan memulihkan layanan publik yang terganggu. Ini adalah upaya bersama yang melibatkan banyak pihak," ujar Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi.
Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam upaya pemulihan ini. Menurut para ahli, ransomware seperti Brain Chipper sangat sulit diatasi karena tingkat enkripsi yang tinggi dan tuntutan tebusan yang besar. Selain itu, kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah dan sektor swasta harus diperkuat untuk menangani ancaman siber yang terus berkembang.
Insiden ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat tentang keamanan data pribadi dan informasi publik. Banyak yang mempertanyakan kesiapan dan kemampuan pemerintah dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. "Kita perlu evaluasi menyeluruh dan perbaikan sistem keamanan siber kita. Ini adalah peringatan keras bahwa kita harus lebih siap dan tanggap terhadap ancaman siber," kata Dwi Hartono, seorang pakar keamanan siber dari Universitas Indonesia.
Suara Perempuan Nusantara juga menekankan perlunya transparansi dari pemerintah dalam menangani serangan ini dan menginformasikan publik tentang langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang. "Keterbukaan informasi dan akuntabilitas adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik," kata Nur Khotimah.
Serangan siber terhadap PDN telah membuka mata banyak pihak tentang kelemahan dalam sistem keamanan siber nasional. Kritik tajam dari Suara Perempuan Nusantara menggarisbawahi perlunya tindakan cepat dan efektif dari pemerintah untuk memperkuat keamanan data dan informasi publik. Upaya pemulihan sedang berlangsung, namun kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia dalam menghadapi era digital yang penuh tantangan.
Sebagai langkah ke depan, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk membangun sistem keamanan siber yang lebih kuat dan tangguh. Keamanan data adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan perhatian serius dan tindakan nyata dari semua pihak.
