Indonesia tengah dihadapkan pada tantangan serius terkait penipuan online dan judi daring yang melibatkan ribuan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Fenomena ini tidak hanya menjadi masalah ekonomi dan kriminal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kemanusiaan yang mendalam. Dalam situasi ini, suara perempuan harus didengar, karena dampak dari penipuan ini tidak pandang bulu dan sering kali perempuan menjadi korban utama.
Baru-baru ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia berhasil memulangkan 241 WNI yang menjadi korban penipuan online dan judi online di Kamboja. Kasus ini menambah panjang daftar korban yang sebelumnya mencapai 446 orang pada Januari hingga Agustus 2022, naik dari 119 korban pada tahun 2021. Lonjakan ini menunjukkan bahwa praktik kejahatan ini kian merajalela dan membutuhkan penanganan yang lebih serius.
Masalah yang Kompleks dan Mendalam
Judi online dan penipuan di Kamboja telah menjadi industri besar yang melibatkan ribuan pekerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Mayoritas WNI yang terjebak dalam praktik ini sering kali datang dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun, kenyataan yang mereka hadapi justru sangat berbeda. Banyak dari mereka yang dipaksa bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, mengalami eksploitasi, dan kekerasan.
Ketua Suara Perempuan Nusantara, Nur Khotimah, menyatakan keprihatinannya terhadap fenomena ini. "Penipuan online dan judi daring bukan hanya masalah kriminal, tetapi juga masalah kemanusiaan yang mendalam. Para korban, termasuk banyak perempuan, sering kali mengalami trauma fisik dan psikologis yang berat," ungkapnya. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam menyelesaikan masalah ini, yang melibatkan tidak hanya penegakan hukum, tetapi juga perlindungan dan rehabilitasi bagi para korban.
Kerja Sama Antar Negara Diperlukan
Pemerintah Indonesia telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani masalah ini, yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Satgas ini bekerja sama dengan pemerintah Kamboja dalam upaya penyelamatan dan pemulangan para korban.
Namun, upaya ini memerlukan dukungan yang lebih luas. Kerja sama antar negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, menjadi sangat krusial. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa kerja sama lintas negara perlu diperluas untuk menekan praktik kejahatan transnasional seperti ini. "Korban tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain di Asia Tenggara dan bahkan China," kata Retno Marsudi.
Perlunya Pendidikan dan Kesadaran
Salah satu langkah penting yang harus diambil adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko penipuan online dan judi daring. Banyak WNI yang berangkat ke Kamboja tanpa pemahaman yang cukup tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi. Suara Perempuan Nusantara mendorong pemerintah untuk melakukan kampanye edukasi yang intensif, khususnya di daerah-daerah yang menjadi kantong tenaga kerja migran.
