Menuju Demokrasi Sehat

Menuju Demokrasi  Sehat
Oleh : Nurmalasari,S.Pd

         Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

           Demokrasi mengizinkan warga Negara ikut serta-baik secara langsung atau melalui perwakilan-dalam perumusan, pengembangan,dan pembuatan hukum.

            Demokrasi mencakup kondisi sosial,ekonomi,adat dan budaya yang memungkinkan adanya praktik dan prosedurnya.Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.  

               Landasan  demokrasi mencakup kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat dan kebebasan berbicara, inklusifitas dan kebebasan politik , kewarganegaraan, persetujuan dari terperintah, hak suara, kebebasan dari perampasan pemerintah yang tidak beralasan atas hak untuk hidup , kebebasan, dan kaun minoritas .
               Pakar Sosiolog Politik UNESA, Dr. Agus Machfud Fauzi, M.Si mengatakan merujuk pada spirit dan tujuannya bahwa "Demokrasi yang ideal  adalah yang mengakomodir aspirasi dan kebutuhan  rakyatnya. Demokrasi belum final, kita masih proses. Butuh komitmen bersama sampai kita benar-benar menemukan pattern demokrasi yang ideal berdasarkan karakteristik bangsa kita sendiri."
                 Pelaksanaan Demokrasi pada praktiknya sering menemukan kendala baik kendala teknis maupun kendala birokrasi.  Para politikus mesti mempertimbangkan  banyak kepentingan yang terjadi di depan mata. Maka untuk mencapai demokrasi yang ideal butuh sebuah pemahaman dan kerjasama yang efektif dari seluruh lini kehidupan.
                  Hal ini penting di utamakan agar anggota legislatif  dan yudikatif yang terpilih dapat mempertanggungjawabkan amanah penderitaan rakyat. Semua bermula dari Pemilu yang JUJUR dan ADIL.  Karena  pemerintahan yang dipilih dari proses PEMILU yang Jujur dan adil menjadikan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.
                 Hal ini sesuai dengan definisi Demokrasi dari bahasa Yunani kuno. Pada abad ke-5 SM untuk menyebut system politik Negara --kota Yunani , salah satunya Adhena klasik  (demokratian) "kekuasaan rakyat",  yang terbentuk dari (demos)"rakyat" dan (kratos)"kekuatan "atau "kekuasaan".  
                  Sehingga pemerintahan akan berjalan  semakin baik dan amanah. Hal ini bukan lagi menjadi sebuah kewajiban bagi penyelenggara pemilu tetapi menjadi sebuah kebutuhan . Kebutuhan untuk didukung setiap kebijakan baik dukungan moril, materiil dan spiritual.
                Wacana demokrasi pada pasca Orde Baru atau Reformasi erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat madani (Civil Society) dan penegakan HAM secara sungguh-sungguh serta mengembalikan kedaulatan sesungguhnya kepada rakyat.  
               Mengingat demokrasi dengan pentahapan yang begitu luas maka amatlah penting bagi pembelajaran generasi penerus bangsa untuk meningkatkan cara berdemokrasi yang cerdas dan bermanfaat.
               Bahkan penting juga bagi generasi milenial untuk mengetahui tujuan berdemokrasi . Bahwa masa depan mereka tergantung pada perolehan suara yang mereka pilih. 

              Jika mereka memilih pemimpin yang amanah dan mengedepankan  kepentingan rakyat maka nasib bangsa ini akan berangsur membaik . Namun sebaliknya jika mereka memilih pemimpin yang tidak amanah dan hanya mengedepankan kepentingan segolongan masyarakat maka besar kemungkinan nasib bangsa akan terpuruk.
                  Agar memperoleh pemimpin yang amanah dan berkualitas maka semua berawal dari kampanye yang sehat . Hal ini sesuai dengan pernyataan Presiden Ir. Joko Widodo" Kita harus mengingatkan para kontestan Pemilu agar menjalankan kampanye yang semakin berkualitas dan menyehatkan demokrasi  bukan kampanye gontok --gontokan, bukan kampanye yang merusak tatanan bangsa ,'kata Ir. Joko Widodo dalam rekaman audio visual di Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lemhanas RI(9/8)
                  Menurut  Presiden Joko Widodo para kontestan Pemilu harus memulai kampanye yang mengurangi mobilisasi massa dan manfaatkan teknologi informasi "Penggunaan teknologi informasi ini diharapkan dapat melahirkan kampanye yang berintegritas yang menolak penggunaan politik SARA dan politik identitas, yang lebih mengedepankan politik ide dan gagasan, karena yang ingin kita bangun bukan demokrasi pengkultusan, bukan demokrasi idola , tapi demokrasi gagasan," lanjut Ir.Joko Widodo.