Dari sisi penganggaran sebagaimana fungsi keduanya. DPRD kota Batam hendaknya menjunjung tinggi semangat transparansi dalam menjalankan funsi anggarannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya deal-deal selama proses penganggaran yang mengalahkan pengalokasian anggaran untuk kepentingan masyarakat. Politik kesejahteraan rakyat sudah semestinya menjadi acuan bagi para anggota dewan dalam memutuskan kebijakan anggaran.
Kemudian fungsi dasar terakhir yaitu pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif adalah bentuk mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan ranah pengawasan DPRD juga mencapai terhadap berbagai hal yang menyangkut terhadap kepentingan masyarakat luas.
Namun untuk menjaga fungsi pengawasan ini berjalan lurus, diperlukan juga kesediaan anggota dewan untuk diawasi oleh lembaga-lembaga independen, seperti halnya mahasiswa. Hal ini guna mengoptimalkan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD mencapai hasil yang memuaskan publik, dan menghindari terjadinya terbenamnya pengawasan kasus-kasus besar yang sebelumnya diawasi oleh DPRD.
Masyarakat saat ini sudah semakin cerdas melihat kinerja para wakilnya di gedung dewan. Apa yang terjadi saat ini tentu akan menjadi referensi bagi mereka untuk dimasa mendatang memilih wakil mereka yang akan duduk di gedung dewan. Sudah tiba waktunya anggota dewan mulai membangun kultur politik yang sehat dan berpihak pada masyarakat.
Catatan Menonton Rapat Paripurna
Awal mei nanti satu persatu fraksi nantinya akan bergantian melaporkan temuan dan aspirasi yang telah dijaring oleh para anggotanya. Laporan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna para anggota dewan. Dalam tulisan ini juga penulis ingin sekaligus menyampaikan beberapa hal unik yang penulis temukan setelah beberapa kali mengikuti rapat paripurna DPRD kota Batam. penyampaian ini sangat diharapkan mampu menjadi evaluasi untuk menjaga kehormatan rapat paripurna sebagai rapat tertinggi lembaga legislatif ini.
Hal unik pertama yang penulis lihat adalah masing seringnya terjadi keterlambatan pelaksanaan rapat. Meskipun jam di ruang rapat paripurna telah menggunakan jam digital, ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi kuat “jam ngaret” di negeri ini.
Masyarakat tentu berharap anggota dewan sebagai wakil dari mereka dapat memberikan teladan yang terbaik. Penulis membayangkan alangkah membanggakan jika dalam satu kesempatan rapat paripurna para anggota dewan telah menempati posisinya masing-masing beberapa menit sebelum waktu rapat yang telah dijadwalkan dimulai.
Yang kedua, dalam bebrapa kesempatan mengikuti rapat paripurna di DPRD Kota Batam, penulis belum pernah mendengarkan alunan lagu kebangsaan kita, Indonesia raya dinyanyikan dalam membuka rapat paripurna.
Kita sangat miris ketika mengetahui beberapa anak bangsa di pulau-pulau terdepan republik ini ternyata masih ada yang belum bisa menyanyikan lagu indonesia raya. Namun siapa yang sangka kondisi di salah satu lembaga pemerintahan kota Batam yang diisi oleh orang-orang pilihan ini justru lebih miris lagi. Entah lupa karena terburu waktu yang telah terpotong oleh keterlambatan dimulainya rapat atau memang enggan untuk menyanyikan lagu kebangsaan ini, yang pasti perlu ada evaluasi terhadap hal ini.
Lihatlah bambang pamungkas cs saat membela timnas yang begitu terlihat gagahnya menyanyikan lagu indonesia raya sebelum memulai pertandingan. Terlihat rasa kecintaan dan kebanggaan untuk berjuang atas nama bangsa. Hendaknya semangat ini pulalah yang ditanamkan dalam berbagai perjuangan atas nama bangsa diberbagai sektor, termasuk sektor politik.
