Dalam upaya peningkatan pelayanan jalan tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) selasa malam (11/10, hr Kompas) bermaksud menaikan standar pelayanan minimal dan disanggupi oleh Direktur operasional PT Jasa Marga. Berkenaan dengan wacana itu diusulkan  agar sistem pelayanan jalan tol tidak lagi mengacu kepada Paraturan Menteri Pekerjaan Umum No 392 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal jalan tol, karena UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur kewajiban penyelenggara jasa publik (seperti pengusaha jalan tol) membuat standar pelayanan publik secara mandiri, dalam arti penyelenggara membuat standar pelayanan sendiri yang merupakan hasil  kesepakatan antara pengguna jasa publik dengan penyelenggara jalan tol. Sebaiknya Menteri PU dan BPJT mendorong kepada pengusaha jasa jalan tol sebagai penyelenggara jasa publik agar membuat standar pelayanan sendiri disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi jalan yang dikelola dengaan meminta kesepakatan dengan kelompok pengguna jasa jalan tol. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah suatu undang-undang yang bermaksud mendorong setiap penyelenggara pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta yang diberi hak oleh negara menyelenggarakan pelayanan publik untuk berani bertanggungjawab atas pembuatan standar pelayanan dan dengan demikian bertanggungjawab atas pemenuhan standar yang disusunnya. marilah kita berubah dalam memberikan pelayanan jasa publik , jauhkan keinginan membuat standar minimal tetapi berikan services exxelence bagi pengguna. mulailah dari diri kita sehingga kita memperoleh penghargaan karena kita mampu memberikan pelayanan yang excellence, tks