Sejak tahun 2011, Kim Jong Un, putra dari Kim Jong Il, telah menjadi pemimpin tertinggi di Korea Utara sampai saat ini. Ia lahir pada 8 Januari 1984 dan menjadikannya sebagai yang termuda. Setelah menerima pendidikan di Swiss, Kim Jong Un bersekolah di Kim Il-Sung National War College di Pyongyang.
Kim Jong Un diangkat menjadi anggota Komisi Pertahanan Nasional dan terdaftar sebagai kandidat untuk Majelis Rakyat Tertinggi pada tahun 2009. Ia menikahi Ri Sol-Ju pada Juni 2010 dan dikenal sebagai "Kamerad Brilian" di negara itu. Meskipun tidak memiliki pengalaman militer sebelumnya, ia dianugerahi gelar jenderal bintang empat pada bulan September 2010.
Setelah meninggalnya Kim Jong Il pada bulan Desember 2011, Kim Jong Un diproklamasikan sebagai pemimpin tertinggi di negara nya. Selain diangkat sebagai kepala Komisi Militer Pusat dan ketua Komisi Pertahanan Nasional, ia juga diangkat sebagai sekretaris pertama Partai Pekerja Korea. Konsolidasi kekuasaan yang brutal dan percepatan dramatis program senjata nuklir Korea Utara telah menjadi ciri khas kepemimpinan Kim Jong Un.
Korea Utara telah mengembangkan lebih banyak senjata nuklir dan kekuatan militer konvensional, serta kekuatan asimetris, selama pemerintahan Kim Jong Un. Sistem pemerintahan Korea Utara dipandang terancam oleh kemitraan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang ditentang oleh Kim Jong Un. Kim Jong Un juga telah menyatakan keinginannya untuk melanjutkan upaya reunifikasi secara damai. Pembatasan ekonomi Korea Utara telah membaik sebagai hasil dari upaya pelucutan senjata, berkat kepemimpinan Kim Jong Un.
Program pelucutan senjata telah meningkatkan pembatasan ekonomi yang dihadapi Korea Utara. Korea Utara terus menggunakan wacana "perdamaian" sebagai taktik utama, meskipun sudah mulai mengurangi penggunaannya pada tahun 2019. Korea Utara juga telah mengambil sikap menentang aliansi AS-Korea Selatan, yang dipandang sebagai tantangan terhadap sistem penguasa negara tersebut, di bawah arahan Kim Jong Un. Dia juga telah menyatakan keinginannya untuk melanjutkan metode reuni secara damai. Pemeriksaan menyeluruh terhadap pidato Kim Jong Un mengungkapkan bahwa filosofi pemerintahan totaliter Korea Utara, yang memusatkan otoritas di tangan komandan tertinggi, juga terlihat jelas.
Masa jabatan Kim Jong-un di Korea Utara dapat dilihat dari beberapa sudut pandang dalam teori kepemimpinan. Berikut adalah beberapa contohnya:
- Kepemimpinan Otoriter: Sejak 2011, Kim Jong-un memerintah Korea Utara sebagai pemimpin tertinggi. Beliau telah menerapkan kebijakan yang tidak masuk akal termasuk mengontrol potongan rambut penduduk Korea Utara dan membatasi akses ke internet, di antara tindakan totaliter lainnya termasuk rajam dan pembunuhan tokoh-tokoh oposisi.
- Idiosinkratik: Berbeda dengan ayahnya, Kim Jong-un menunjukkan sisi yang jauh lebih brutal dan otokratis. Gaya kepemimpinan otoriter Kim Jong-un menunjukkan sifat pribadinya yang otokratis. Hal ini mempengaruhi penilaian Kim Jong-un dan menyebabkan tindakan agresif Korea Utara terhadap eskalasi konflik Semenanjung Korea pada tahun 2013.
- Dampak pada Kebijakan Nuklir: Menurut Kim Jong-un, negaranya telah berhasil mengembangkan bom hidrogen yang dapat dibawa dengan rudal balistik antarbenua dan rudal tersebut dapat meluncur hingga ke Amerika Serikat. Korea Utara juga telah melakukan beberapa uji coba rudal balistik di bawah arahannya.
- Kebijakan Internasional: Kim Jong-un menampilkan Korea Utara sebagai negara yang berada di bawah agresi militer dan paksaan imperialis, yang membahayakan kepentingan dan keamanan masyarakat internasional.
Selain menunjukkan sikap bermusuhan terhadap kemitraan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang dipandang sebagai ancaman bagi rezim pemerintah Korea Utara, kepemimpinan Kim Jong Un juga mengindikasikan bahwa ia berniat untuk mengupayakan cara-cara damai untuk reunifikasi. Korea Utara telah menghadapi kesulitan ekonomi di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, yang telah diatasi dengan program pelucutan senjata. Kim Jong Un juga menempatkan prioritas tinggi pada kebijakan ekonomi sebagai dasar kebijakan nasional ketika beroperasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara memprioritaskan proliferasi kebijakan nuklir yang dimulai oleh Kebijakan Pertama Militer Kim Jong-Il, yang kemudian dimodifikasi menjadi Garis Byongjin pada tahun 2013. Kim Jong Un juga mengutamakan ideologi Juche yang diterapkan di Korea Utara untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan menumbuhkan sikap mandiri. Kim Jong Un juga mengutamakan Kebijakan Pengembangan Nuklir Korea Utara, yang dirancang untuk membuat Korea Utara mampu mempertahankan diri dari ancaman berbagai pihak. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa Kim Jong Un menekankan strategi reunifikasi, yang mengindikasikan tekadnya untuk mengupayakan cara-cara reunifikasi secara damai.
SUMBER REFERENSI
Reestya Dyahwatie Siswoyo. (2015). PENGARUH IDIOSINKRATIK KIM JONG UN TERHADAP KEBIJAKAN LUAR NEGERI KOREA UTARA STUDI KASUS MENINGKATNYA ESKALASI KONFLIK DI SEMENANJUNG KOREA. Vol. 3 No. 1
