Transisi Energi Nabati dan Implikasinya Terhadap Aspek Pertahanan Negara

Ketidakseimbangan kebutuhan antara jumlah produksi dan konsumsi masyarakat terkait bahan bakar fosil semakin besar, hal ini membuat cadangan sumber energinya yang semakin menipis. Salah satu bentuk tindakan konkrit untuk menanggulanginya adalah transisi energi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT), yakni penggunaan bahan bakar nabati yang sudah diterapkan mulai dari B10, B15, B20, B30, dan di tahun 2023 implementasi B35 hingga menuju B100. Kebijakan ini sebagai politik anggaran, karena penggunaan biodiesel ini berfungsi untuk meningkatkan investasi, kemandirian dan ketahanan energi, serta pengurangan tekanan impor BBM yang memberatkan neraca perdagangan Indonesia, menghemat devisa, menurunkan polutan emisi kendaraan dan emisi gas rumah kaca, menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan produksi biodiesel.

 Adapun aktor pendukung yang mendorong kebijakan ini adalah pemerintah khususnya kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Perekonomian Indonesia Airlangga Hartanto dan Dramin Nasution, BUMN Pertamina, Dirjen Minyak dan Gas Bumi (Migas), Kepolisian RI, Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), UD Trucks Indonesia, Ketua Umum Gabungan Industri kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Yohanes Nangoi, Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman, dan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono. Adapun dampaknya untuk pertahanan negara, khususnya operasional militer adalah langkah untuk menghemat sumber energi tak terbarukan yakni salah satu contohnya penggunaan sumber biofuel baru bagi kendaraan TNI AD dinas kecil dengan prosentase 50% biofuel ujicoba dan 50% bahan bakar awal, b20 digunakan untuk alutsista tank, truck, bus, Sedan, Mini bus, Jeep, ST Wagon, Ransus/Alberzi, dan untuk Mesin Stasioner, 36 KRI menggunakan B20 dan B30 sebagai bentuk ketahanan energi.

Sumber: Berbagai Sumber