isu-isu HAM di Indonesia saat pandemic covid-19
Selama 20 Tahun lebih Indonesia bereformasi menjadi negara demokrasi mulai pada tahun 98 telah mebawa hak rakyat Indonesia naik ke permukaan, hak adalah hal yang patut di perjuangkan oleh siapapun yang memiliki kepentingan dalam suatu hal apabila hak nya di langar oleh orang atau kelompok lain. Indonesia disebut negara hukum karena semua perilaku aparatur negara dipilih dari rakat oleh rakyat dan untuk rakyat.
Selama itu pula pemenuhan hak asasi manusia dan praktik demokrasi di Indonesia belum seimbang, misalnya banyak persoalan lama yang tidak terselesaikan, status negara Indonesia saat ini adalah stagnanisasi dibuktikan dengandemokrasi dan penegakan HAM yang tidak berjalan dengan semestinya. Demokrasi dan HAM saling berhugungan, mencederai pelaksanaan demokrasi bertentangan dengan prinsip HAM itu sendiri. Pemerintah harus bisa mengambil kebijakan yang bisa memenuhi hak asasi manusia, karena pemerintah mengambil peran yang sangat penting di masyarakat. Kondisi covid saat ini mengakibatkan penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Kemunduran secara bertahap ini dikarenakan 3 indikator:
- Ruang kritik pubik semakin melemah
- Partai politik melemah
- Kredibilitas KPU (hal ini menjadi harapan terkahir bangsa Indonesia)
Demokrasi di indonesia mengalami kegerusan bukan hanya masalah pandemic, salah satu masalah internal yang di hadapi ssaat ini adalah kasus seleksi anggota KPK yang menyenggol hak asasi manusia, kelompok yang diperkirakan akan di percat dari anggota KPK adalah kelompok yang dikatakan tidak sejalan dengan idiologis, dengan alasan prularisme tersebut beberapa anggota KPK di pecat, mereka disingkirkan tanpa proses peradilan juga pelantikan anggota yang lulus ASN tetap di lakukan meskipun ada salah satu anggota mengajukan protes kepada bapak presiden,
tersingkirnya anggota KPK diatas merupakan beberapa orang yang dikira mengikuti organisasi terlarang seperti hizbuttahrir dan kelompok lainnya yang tidak berpandangan sama dengan idiologis, 75 anggota tersebut dipecat saat wawasan kebangsaan tanpa transparansi, pertanyaan yang diajukan dalam wawasan kebangsaan tersebut menyangkut idiologi bangsa Indonesia, oleh karenanya setiap anggota yang mejawab pertanyaan tersebut dengan menjurus kepada aliran-aliran sesat akan disingkirkan, dengan alasan ini para anggota yang ingin disingkirkan oleh pemangku kepentingan tersingkir pula.
Demokrasi adalah negara yang ideal, suara setiap individu memiliki hak untuk memilih dan dipilih, jika bisnis menjadi kepentingan yang ada di bangku pemerintahan maka Indonesia tidak akan menajadi negara demokratis yang baik, korupsi kolusi dan nepotisme akan terus berlangsung bersamaan degan berlangsungnya pemerintahan di Indonesia.
Tidak hanya di bangku pemerintahan KKN berlaku, di masyarakat pun masih banayk money politik yang berjalan beriringan dengan KPU, hal ini adalah hal yang harus dimusnahkan dari Indonesia, namun rakyat yang awalnya memiliki hak untuk memilih wakil yang diinginkan agar sesuai dengan harapan menjadi hilang karena ditukar dengan uang, dengan alasan ekonomi yang terus menerus dilakukan hingga mengakar, suatu hal yang dilalukan dengan terpaksa lalu terbiasa pada akhirnya hal ini akan mejadi karakter rakyat indonesi utuk menjual hak nya dengan uang.
Jika seorang pemimpin dipilih dengan cara kotor maka bisa dipastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan selama menjadi abdi negara tersebut tidak akan bersih, akan ada masalah-masalah yang di hadapai rakyat karena pemimpin yang aneh tersebut, akibatnya para petinggi yang seperti tersebut diatas tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat karena kebiasaan aneh yang mereka lakukan “mengerok uang rakyat” dan tidak bisa mewakili suara rakyat karena hak pemimpin tersebut telah digantikan oleh kepentingan para pebisnis yang mendukung pemilihan pemimpin untuk bisa mengekploitasi suatu daerah sesuka mereka. Momok negara Indonesia demokrasi Indonesia mengakar dimulai dari rakyat untuk kepentingan ekonomi sampai dengan petinggi yang menggunakan pemerintahan untuk kepentingan bisnis.
Control yang dapat dilakukan oleh rakyat yang menyadari berjalannya hukum di Indonesia untuk masa pandemic ini adalah dengan media, dengan mengandalakan media yang telah Maju diharapkan rakyat yang menyadari kemunduran demokrasi ini dapat menyampaikan asprasinya dengan baik agar hukum dapat berjalan dengan semestinya.
Selain itu peradilan juga mendapatkan peran penting untuk para aparat hukum mengadili hukum dengan seadil-adilnya. Hakim, polisi, jaksa dan penegak hukum lainnya juga harus menjalankan peran pentingnya dengan Amanah yang sudah di tanggung di pundaknya agar menjauhi korupsi dan lainnya, lebih mengerikan lagi apabila para penegak hukum dapat di jadikan robot untuk para pebisnis mengeruk kekayaan di Indonesia dengan seenaknya sendiri.
Prosedur demokrasi harus dijalankan dengan baik, undang-undang yang dibentuk oleh penegak hukum yang di perintahkan oleh pebisnis dapat menguntungkan mereka dan merugikan rakyat. Isi atau esensi sebuah negara yang lebih condong kepada keadilan sosial dari sebuah negara adalah hal yang sangat penting, dalam keadailan politik, ekonomi, sosial, politik dan lainnya. Pancasila dengan isinya yang sudah sangat sesuai dengan Indonesia tidak memiliki celah untuk menyangkal kesempurnaan tersebut harus dipahami oleh segenap bangsa negara Indonesia baik dari rakyat sampai dengan para petinggi negara. Semua lapisan harus menyadari dan merenungkan makna yang ada didalamnya agar tidak ada alasan untuk orang lain memecahbelahkan demokrasi.
