Kepala Desa Harus Diberi Brief agar Dana Desa yang Diperbesar Digunakan Tanpa Ada Korupsi?

CIREBON - APDESI menginginkan Dana Desa 10% dari APBN, Sementara di baleg usulannya 20% dari dana transfer daerah.

Menurutnya, pemaparan cak imin kalo 10% iti dipaksakan dalam presentase, perolehannya gak sampai 5 milyar bisa jadi salah.

karna itu lebih baik kita menggunakan kategori dua hal. Yang pertama, strategi pembangunan harus dirubah.

Anggaran yang di pusat harus dibalik diperbanyak di desa, di daerah. Jadi malah lebih dari 10% nanti, Itu cara pertama.

• BACA JUGA KLIK: Manusia Kok Buat Coba-coba, Dr. Eva Sebut UU Kesehatan Belum Bisa Diakses Publik?

• BACA JUGA KLIK: Program Genome Sequencing, Menguntungkan Atau Berbahaya bagi Masyarakat?
  
  Namun, cara pertama strategi pembangunan diubah, anggaran tidak di pusat, karna orang sudah kecewa korupsi dimana-mana supaya dibawah tidak banyak yang korupsi.

  Akan tetapi, syaratnya kepala desa harus di brief, selama satu tahun ini agar dana desa yang nanti akan diperbesar itu betul-betul digunakan tanpa ada korupsi. Nol korupsi.

  Nah, jangan sampai ini di atas korupsi di bawah juga korupsi itu parah. Dana deda harus dipergunakan sebagai momentum pelaksana pembangunan tanpa korupsi.

  Dan yang kedua, kita tidak mampu lagi mempresentase APBN dengan cara berbagi bagi sektoral seperti itu.

  Bahwa, APBN kita harus kita bagi berdasarkan kemampuan prioritas pembangunan, menurut pemaparan cak imin melalui media saat acara memberikan bimbingan teknis kepada warga masyarakat.

  Dengan tema "Untuk Kedejahteraan Warga Desa" disalah satu daerah yang kita kutip melalui pantauan kami di akun DPP PKB pada akun twiternya secara virtual. pada kamis, juli 20/2023.

  (N/I)
  Editor: Iman Nuriman