Suara Masyarakat Sangatlah Penting, Benarkah?

Birokrasi adalah sebuah institusi yang mapan dengan segala sumber dayanya, namun di lain sisi sistem kenegaraan mensyaratkan politik masuk sebagai aktor yang mengepalai birokrasi melalui mekanisme politik formal. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah tidak bisa dilepaskan dari kegiatan politik. 

Pada setiap gugusan masyarakat yang membentuk tata pemerintahan formal, tidak bisa dilepaskan dari aspek politik. Pada gilirannya, birokrasi mau tidak mau harus rela dikepalai oleh mereka yang umumnya bukan berasal dari kalangan birokrasi.

Artinya, kepentingan politik dengan sendirinya akan turut bermain dalam sistem penyelenggaraan pemerintah. Persoalan yang terkemuka adalah mampukah kepala daerah memberikan peluang kepada birokrasi yang dipimpin dengan arif untuk tetap  mengikuti kaidah demokrasi yang normatif?

Dalam berbagai macam pola hubungan antara birokrasi dan politik,  institusi politik sebagaimana diketahui bersama terdiri atas orang-orang yang berprilaku politik yang diorganisasikan secara politik oleh kelompok-kelompok kepentingan dan berusaha untuk mempengaruhi pemerintah untuk mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan. Oleh karena itu, birokrasi pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung selalu berhubungan dengan kelompok kepentingan politik tersebut,
budaya politik juga berkembang di dalam birokrasi. 

Birokrasi publik adalah sebuah ‘mesin’ yang secara substansial baik fungsi maupun strukturnya adalah mirip di setiap Negara. Unsur-unsur seperti hirarki jabatan, impersonalitas, model struktur jabatan relatif sama baik di birokrasi negara maju maupun berkembang. Namun apakah daya kerja masing-masing birokrasi adalah sama jika diukur dari tingkat kepuasan para ‘konsumen’ yang dilayani (warganegara)?

Namun yang banyak kita jumpai di masyarakat yaitu adanya tumpang tindih antara yang dijanjikan di dalam demokrasi dengan yang diterapkan di masyarakat, hal tersebut membuat masyarakat menjadi acuh tak acuh dengan pemerintahan, seolah-olah suara masyarakat tidak didengar dan hanya dijadikan urusan belakangan, padahal masyarakatlah yang berpeluang besar untuk menjadikan Indonesia negara yang maju, aman dan sejahtera, namun kalau begini begini saja suara mana yang ingin di dengar pemerintah kita?