Pandeglang, 20 April 2024 - Warga Pandeglang sangat mengeluhkan dengan kondisi jalan rusak parah di beberapa wilayah, yang telah mengganggu mobilitas sehari-hari masyarakat.
Kabupaten Pandeglang tidak hanya dikenal sebagai salah satu daerah termiskin, Kabupaten Pandeglang juga sebagai daerah dengan ribuan jalan berlubang. Penderitaan akibat akses jalan yang rusak dirasakan oleh banyak warga hampir 80% kecamatan yang ada di Pandeglang.
Kondisi jalan rusak di sejumlah titik di Pandeglang semakin memburuk. Lubang-lubang besar, batu bercampur tanah membuat jalan licin, dan bahkan kerusakan struktural yang mengancam keselamatan pengguna jalan telah menjadi pemandangan umum. Akibatnya, mobilitas penduduk terganggu, transportasi publik menjadi sulit, dan kegiatan ekonomi di daerah tersebut terhambat.
Salah satu warga, Haedin (23), menyatakan kekesalannya atas kondisi jalan yang semakin memprihatinkan. "Sudah beberapa kali kami laporkan ke pemerintah setempat tentang kondisi jalan ini, tapi tidak ada tindakan yang nyata. Setiap hujan turun, jalan ini semakin rusak, kita pernah memotret dan menjual jalan rusak di toko pedia bentuk protes kami yang tidak didengar" ujarnya dengan nada frustasi.
"Dari lahir tahun 88 sudah seperti ini (jalan rusak)," ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya. "Dulu memang parah, ini ada pengerasan doang, pengaspalan tidak ada, pengecoran hanya satu-dua-tiga titik, nggak merata."
Akses jalan menuju Taman Nasional ini membentang sejauh 25 kilometer, namun upaya perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah baru mencapai sebagian kecil dari total panjang tersebut. Hanya Desa Cibadak, Tugu, dan Rancapinang yang telah menerima perhatian dalam bentuk pengecoran jalan tapi itu juga hanya sebagian.
Reaksi dari masyarakat pun beragam. Ada yang menyatakan kekecewaan dan kebingungan atas prioritas yang diambil oleh pemimpin mereka, sementara yang lain menyuarakan kemarahan dan menuntut pertanggungjawaban atas dugaan perilaku yang tidak sesuai dengan tanggung jawab sebagai pemimpin.
Pihak berwenang diharapkan untuk segera bertindak atas kondisi jalan yang memprihatinkan ini demi kepentingan masyarakat. Masyarakat menuntut Bupati menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, serta penegasan atas prioritas yang diambil oleh para pemimpin dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI