Dalam beberapa tahun terakhir, dunia keuangan global mengalami transformasi signifikan dengan munculnya Central Bank Digital Currency (CBDC). Indonesia, sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara, tidak luput dari fenomena ini. Bank Indonesia (BI) telah mengembangkan Rupiah Digital sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi sistem pembayaran dan mendorong inklusi keuangan. Namun, dibalik potensi positifnya, terdapat risiko yang bisa menjadi bom waktu digital bagi perekonomian dan stabilitas sosial.
Apa itu CBDC dan Potensi Positif CBDC?
Central Bank Digital Currency (CBDC) mengacu pada alat pembayaran yang sah dalam bentuk digital yang dikendalikan oleh otoritas moneter yang berperan dalam menjaga otoritas negara sekaligus memitigasi risiko yang diakibatkan oleh pasar crypto yang terkenal liar (volatilitas tinggi). CBDC menjanjikan berbagai manfaat. Pertama, memperdalam inklusi keuangan, dengan memungkinkan orang yang belum terjangkau oleh sistem keuangan tradisional untuk mengakses layanan keuangan. Kedua, CBDC memungkinkan pengiriman uang secara internasional dengan biaya rendah dan lebih cepat daripada metode konvensional. Selain itu, keamanan sistem CBDC akan meningkatkan keamanan transaksi. Namun, dibalik manfaat tersebut, kehadirannya CBDC menimbulkan kekhawatiran di sektor perbankan.
- Ancaman Keamanan Siber
Seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, potensi serangan siber terhadap sistem keuangan semakin besar. Dengan Rupiah Digital, data transaksi dan informasi pribadi pengguna akan tercatat dalam sistem. Jika sistem tersebut diserang dan data berhasil diambil, hal ini dapat mengakibatkan pencurian identitas, penipuan keuangan, dan kerugian besar bagi individu. Selain itu, kebocoran data semacam itu dapat menimbulkan dampak yang jauh lebih luas, menciptakan ketidakpastian di pasar keuangan dan merusak reputasi lembaga keuangan.
- Risiko Privasi
Akses terhadap layanan keuangan tanpa kendali pemerintah memungkinkan akan terjadi penyembuyian pendapatan dari tindakan kriminal, pendanaan kegiatan ilegal, dan penghindaran pajak dan peraturan. Tujuan utama peraturan nasional tentang tingkat perlindungan data adalah memastikan bahwa lembaga keuangan menyimpan catatan transaksi dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Namun, ketika menggunakan CBDC, transaksi keuangan akan lebih mudah dilacak oleh pemerintah. Meskipun hal ini dapat membantu dalam memerangi pencucian uang dan praktik ilegal lainnya, risiko pelanggaran privasi juga meningkat. Masyarakat mungkin merasa bahwa kebebasan mereka terancam, dan hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
- Ketidakstabilan Sistem Keuangan
Akses yang lebih mudah dan cepat ke mata uang digital dapat memicu pergeseran perilaku masyarakat yang dapat menganggu keseimbangan yang ada di sistem perbankan tradisional. CBDC menawarkan rekening gratis, pembayaran cepat tanpa batas dalam perekonomian tanpa uang tunai. Risiko ini dapat dirasakan bagi bank umum ketika CBDC yang semakin ingin memenangkan persaingan moneter pada simpanan di bank komersial. Namun, peralihan ini dapat menyebabkan penarikan besar-besaran dari simpanan bank tradisional, yang bisa memicu krisis likuiditas. Jika bank kehilangan sebagian besar simpanan mereka secara tiba-tiba, mereka akan kesulitan untuk memenuhi kewajiban finansial, seperti pembayaran pinjaman dan transaksi lainnya. Ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban ini dapat menimbulkan krisis kepercayaan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan
Solusi: Membangun Kesadaran dan Regulasi dalam Era CBDC
Dalam menghadapi ancaman keamanan siber, edukasi masyarakat menjadi kunci untuk melindungi pengguna CBDC. Pengguna perlu dibekali dengan pengetahuan tentang praktik keamanan yang baik, seperti tidak membagikan informasi pribadi, menggunakan kata sandi yang kuat, dan mengenali potensi serangan siber, seperti email phishing atau aplikasi tidak resmi yang dapat membahayakan data mereka. Dengan meningkatkan kesadaran tentang keamanan siber, masyarakat akan lebih siap untuk melindungi diri mereka sendiri dan informasi keuangan mereka.
Selain itu, untuk mengatasi risiko privasi yang timbul dari penggunaan CBDC, pemerintah dan Bank Indonesia perlu mengembangkan regulasi yang ketat. Regulasi ini harus mencakup aspek transparansi, di mana masyarakat diberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana data mereka akan digunakan dan dilindungi. Penting untuk menetapkan batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat mengakses data transaksi dan dalam kondisi apa akses tersebut diizinkan. Dengan cara ini, masyarakat akan merasa lebih aman dan percaya bahwa privasi mereka terlindungi.
Dalam konteks potensi ketidakstabilan yang ditimbulkan oleh CBDC, pemerintah dan Bank Indonesia harus merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah pembentukan kerangka regulasi yang mengatur interaksi antara CBDC dan bank tradisional. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi yang ditawarkan oleh CBDC dan stabilitas sistem keuangan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat memanfaatkan keuntungan dari CBDC sambil meminimalkan risiko yang mungkin muncul, sehingga menciptakan ekosistem keuangan yang aman dan stabil bagi seluruh masyarakat.
Saran dan Kebijakan
