Menjunjung Kedaulatan NKRI di Laut Cina Selatan: Tantangan dan Strategi

4. Ambiguitas dan Ketidakpastian Hukum, kurangnya kejelasan dan konsensus mengenai batas maritim dan klaim teritorial di Laut Cina Selatan berkontribusi terhadap ambiguitas dan ketidakpastian hukum, sehingga mempersulit upaya penegakan kedaulatan Indonesia. 

Perselisihan mengenai penafsiran dan penerapan hukum internasional, termasuk United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), memperburuk ketegangan dan menghambat mekanisme penyelesaian damai. Ketaatan Indonesia terhadap UNCLOS dan komitmennya untuk menegakkan supremasi hukum di bidang maritim sangat penting untuk menjaga kedaulatan dan meningkatkan stabilitas di Laut Cina Selatan.

Setelah memaparkan beberapa tantangan di atas, penulis mencoba untuk menawarkan strategi atau kiat-kiat untuk menghadapinya, yakni:

1. Memperkuat Kesadaran Domain Maritim, meningkatkan kemampuan kesadaran domain maritim Indonesia sangat penting untuk memantau dan melindungi wilayah maritimnya di Laut Cina Selatan secara efektif. 

Hal ini melibatkan investasi pada teknologi pengawasan canggih, termasuk sistem radar, citra satelit, kendaraan udara tak berawak (drone), dan kapal patroli maritim, untuk meningkatkan kesadaran situasional dan mendeteksi potensi ancaman secara real-time. Dengan memperkuat kemampuan pengawasan dan pengintaian maritim, Indonesia dapat mencegah aktivitas ilegal, mendeteksi intrusi maritim, dan merespons ancaman keamanan dengan cepat, sehingga menjaga kedaulatan dan integritas wilayahnya.

2. Keterlibatan Diplomatik dan Kerjasama Multilateral, keterlibatan diplomatik dan kerja sama multilateral merupakan komponen penting dari strategi Indonesia untuk menegakkan kedaulatannya di Laut Cina Selatan. Indonesia harus memanfaatkan forum bilateral dan multilateral, termasuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ASEAN Regional Forum (ARF), dan the East Asia Summit (EAS), untuk mendorong dialog, langkah-langkah membangun kepercayaan, dan mekanisme penyelesaian konflik secara damai terhadap sengketa wilayah yang ada. 

Dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, termasuk negara pengklaim dan kekuatan eksternal, Indonesia dapat memajukan kepentingannya, menegakkan hukum internasional, dan mendorong stabilitas regional di Laut Cina Selatan.

3. Penguatan Penegakan Hukum Maritim, Indonesia harus memprioritaskan penguatan kemampuan penegakan hukum maritim untuk menegaskan kedaulatannya dan menegakkan hukum maritim secara efektif di Laut Cina Selatan. 

Hal ini termasuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga penegak hukum maritim, seperti TNI Angkatan Laut, Penjaga Pantai, dan Badan Keamanan Maritim, melalui pelatihan, peningkatan kapasitas, dan modernisasi. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan koordinasi antarlembaga dan kerja sama antar lembaga penegak hukum untuk meningkatkan pertukaran informasi, menyederhanakan prosedur operasional, dan meningkatkan keamanan maritim di Laut Cina Selatan.

4. Mendorong Pembangunan Ekonomi dan Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Mendorong pembangunan ekonomi dan pengelolaan perikanan berkelanjutan di masyarakat pesisir yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan sangat penting untuk meningkatkan kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia. 

Indonesia harus memprioritaskan investasi dalam pembangunan infrastruktur, program mata pencaharian, dan inisiatif pengentasan kemiskinan untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi dan mengurangi kerentanan terhadap kegiatan terlarang. Dengan mendorong praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan, memperkuat mata pencaharian pesisir, dan memberdayakan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam upaya konservasi laut, Indonesia dapat meningkatkan kedaulatan maritimnya dan mendorong stabilitas jangka panjang di Laut Cina Selatan.