Mohon tunggu...
Nurdin
Nurdin Mohon Tunggu... Guru - Guru Sejarah

sebagai guru sejarah dan sosiologi di SMA di kota Bandung tentu saja perlu berwawasan luas,karenanya saya selalu suka membaca dan menulis untuk memperluas wawasan yang masih sempit ini.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Renungan Akhir Tahun 2012: Kinerja Legislatif, Eksekutif, dan Judikatif!

30 Desember 2012   17:21 Diperbarui: 24 Juni 2015   18:47 412
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sekiranya ketiga pilar demokrasi itu berjalan dengan baik,maka  lazimnya akan baik pula sebuah negara dan sebaaliknya jika  salah satunya mandeg  maka negara tersebut akan tertatih-tatih .Apalagi  sekiranya justeru ketiganya amburadul,yang  kurang memihak rakyat dalam berbagai kinerjanya.

Dalam bidang legislasinya  selain hanya  sering mengadakan pelesiran ke luar negeri ,tetapi tanpa hasil yang bisa meringankan  beban hidup rakyat.Sebelum mereka  merencanakan  membuat draf  RUU,maka mereka secara bergiliran mumpung masih punya kesempatan pelesiran keluar negeri yang menguras dana  rakyat sdnagat besar.

Para anggota DPR tahun 2012 ini hanya menghasilkan 30 UU dari 69 RUU yang ada itu pun setelah  mereka mengadakan  pesiar keluar negeri yang menguras uang negara sekitar sangat besar,karena untuk membahas  RAPBN dialokasikan  anggaran sebesar 20 Milyar.Sementara untuk pembahasan anggaran kementerian dan lembaga negara DPR mendapatkan 52 Milyar.Secara  singkat saja,DPR dalam setiap satu pembahasan RUU dihargai dengan anggaran antara 1  Milyar sampai 9 Milyar.

Berdasarkan data-data yang disebutkan oleh Fitra,bahwa DPR di beri jatah anggaran sebesar 466 Milyar untuk merancang UU,semenatara untuk pembahasan RAPBN dialokasikan anggaran sebesar 20 milyar. Memang DPR dialokasikan  anggaran terkait proses pembuat UU dan masalah legislasi lainnya sebesar 824 Milyar,namun hanya 30 UU yang  berhasil mereka buat  setelah mengadakan pelesiran  kelililing dunia.

Sedangkan  jajaran eksekutif juga tidak lebih baik dari DPR yang dikuasai oleh Koalisi pimpinan SBY itu.Kerusuhan sosial  meningkat,teroris juga  tidak berkurang,baik karena konflik yang disebabkan karena keberagaman persepsi dalam sesuatu pemahaman,maupun karena keberagaman etnis  suku bangsa .Urusan lahan pertanian rakyat yang dikuasai  para investor asing sampai sekarang belum tuntas,bahkan sekarang  rombongan petani dari Jambi berjalan kaki  menuju istana Presiden untuk menyuarakan  sikap mereka yang merasa di zalimi itu.

Kemudian  jika berbagai konflik sosial itu muncul,tidak segera apula di tindak lanjuti dengan solusi yang tepat  ,Akan tetapi sangat lamban,karena harus di bentuk badan-badan atau satgas dulu lalu kemudian baru dilakukan upaya-upaya untuk mengentgaskannya.Sejauh inmi bangsa Indonesia belum mengetahui  konflik sosial yang mana yang sudah ditangani dengan baik oleh rejim ini.Mesuji,Lampung,Malauku,NTT-NTB, Sampang,Bogor ,Papua,dan lain-lain.

Sekarang SBY  mulai memunculkan isu risuffle lagi,karena beberapa anggota kabinetnya kinerhanya kurang baik.Padahal resufflepuin tidak meningkatkan kinerja mereka "pilot dan co-pilotnya"lebih lamban dari rejim sebelumnya  dalam berbagai  hal, selain hanya pencitraan belaka keluhan dan  curhat lainnya.Dan masalah korupsi juga sangat lamban,meskipun  mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazaruddin sudah sering menyebut-nyebut nama Anas Urbaningrum terkait dengan skandal korupsi proyek Hambalang,akan tetapi masih tetap di pertahankan.

Sementara lembaga Judikatif juga  banyak tersangkut mafia peradilan ,rekening gendut sejauh ini  belum juga tersentuh hukum.Upaya pelemahan KPK juga terlihat jelas  apapun alasannya,terutama  ketika KPK  sedang memeriksa Irjen Pol.Joko Susilo,Brijen Pol.Didik Purnomo terkait skandal korupsi  dalam pengadaan proyek Simulator Sim ,yanag  pada saat  yang sama pula 20 orang  penyidik  KPK asal Polri secara serentak mengundurkan dirinya,lalu disusul dengan pengepungan gedung KPK .

Selanjutnya  13  orang  penyidik  asal Polri ditarik  dari KPK,yang menambah kesulitan bagi KPK untuk mengusut  skandal korupsi di proyek Simulator Sim roda dua dan roda empat Polri tersebut  karena kekurangan para tenaga penyidik itu.Ketiga  lembaga  sebagai pilar demokrasi sesuatu negara  itu,justeru di Indonesia direkayasa sedemikian rupa sehingga ketiga--tiganya  semakin lemah ,yang kelihatannya sengaja di settinisasi demikian .Kedepan bangsa Indonesia  supaya  tidak lagi tertipu oleh  janji -janji muluk elite politik,tetapi perlu menandai politisi-politisi busuk  supaya tidak lagi mendukung mereka.Kemanapun akan mereka loncat rakyat  perlu menelusurinya,supaya banagsa Indonesia bisa menghindarinya.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun