Jika tak Melahirkan di Sarana Kesehatan, Ibu Melahirkan dan Bidan Kena Denda 50 Juta

BULUKUMBA—Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan segera mensosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) Keluarga Sehat. Salah satu poin penting dalam Perda tersebut adalah denda sebesar Rp 50 juta bagi ibu hamil yang tidak melahirkan di sarana kesehatan, bagi bidan yang memabantu persalinan di rumah, dan bagi dukun beranak yang membantu persalinan.

Namun, sebelum dilaunching, Perda tersebut masih harus disosialisasikan ke masyarakat. Di samping itu, pembuatan Perda ini juga dinilai harus melibatkan pihak puskesmas dan bidan sebagai pihak yang mengetahui langsung kondisi di lapangan.

Kepala Tata Usaha Puskesmas Ujung Loe selaku salah satu puskesmas percontohan yang dipilih Kinerja-USAID di Bulukumba, Andi Parawansyah mengatakan, Perda ini masih harus didiskusikan bersama bidan dan Multi Stakeholder Forum (MSF). “Ini bagus untuk mendukung peningkatan layanan kesehatan. Tapi harus didiskusikan lagi, karena jumlah dendanya sangat besar,” katanya saat melakukan diskusi lanjutan mengenai proses sosialisasi Perda ini di Bulukumba, Sabtu (20/07).

Menurut Andi Parawansyah, pembuatan Perda yang diinisiasi oleh DPRD ini masih ada kekurangan karena tidak melibatkan puskesmas. “Meski melibatkan Dinas Kesehatan, tapi Dinas juga tidak terlalu tahu kondisi di lapangan. Yang paling tahu adalah puskesmas dan bidan,” jelasnya.

Di samping itu kata dia, salah satu hal yang perlu diperhatikan jika Perda ini disosialisasikan adalah, Pemda harus menyiapkan insentif bagi dukun yang membawa pasiennya ke puskesmas. “Selama ini insentifnya diberikan oleh bidan. Kalau Perda ini disahkan, insentif harus disediakan dari APBD atau dari anggaran desa,” jelasnya. Rencananya jika sosialisasi sudah berjalan, Perda ini akan segera dilaunching.

Andi Parawansyah juga mengungkapkan, selama ini insentif yang diberikan kepada dukun berasal dari insentif bidan. Biasanya, setiap persalinan, dukun mendapatkan insentif sebesar Rp 50 ribu. Namun karena insentif bagi bidan turun dari Rp 600 ribu menjadi Rp 250 ribu, insentif untuk dukun juga diturunkan menjadi Rp 20 ribu. (NUR ARWAN)