Masalah BBM bersubsidi memang selalu hangat untuk diperbincangkan. Mengapa tidak? Berbagai kebijakan BBM di Indonesia kerap menimbulkan masalah baru yang tidak terduga. Termasuk masalah pembatasan BBM bersubsidi yang saat ini sedang dikhawatirkan banyak pihak. Sebenarnya akar masalah ini berasal dari kebijakan ekonomi yang berorientasi pada pasar global. Sumber daya alam di seluruh dunia dikelola oleh OPEC, yang tidak lepas dari campur tangan Negara asing (Negara maju). Sehingga kebijakan ekonomi, khususnya harga minyak yang beredar di seluruh dunia diatur oleh OPEC dan menyesuaikan dengan Negara lain tanpa memikirkan perekonomian rakyat.
Meningkatnya harga minyak dunia berdampak pula pada kenaikan harga BBM di Indonesia dan kesulitan masyarakat dalam mengakses segala kebutuhan yang diperlukan. Hal itu akan menjadi masalah jika harga minyak semakin mahal, sedangkan pendapatan masyarakat masih tetap sama. Sampai akhirnya pemberian subsidi kepada rakyat kecil menjadi alternative untuk mengatasi masalah ini. Dengan subsidi, diharapkan kebutuhan pokok masyarakat akan terpenuhi.
Namun seiring berjalannya waktu, pemberian subsidi seperti hanya solusi sementara saja. Harga minyak yang semakin meningkat membuat pemerintah semakin kewalahan dan menimbulkan masalah-masalah baru. Pemerintah yang tidak mampu untuk mencukupi dana subsidi yang semakin tinggi akan meminjam dana dari luar negeri untuk menanggulangi dana subsidi yang dibutuhkan. Hal itu tidak mengatasi masalah, justru akan menambah masalah. Dengan hutang luar negeri yang semakin banyak tidak akan menyelesaikan masalah. Jumlah rakyat miskin yang seharusnya menikmati BBM bersubsidi juga tidak berkurang dan justru akan terus meningkat. Ditambah tidak adanya selisih antara BBM non subsidi dengan BBM bersubsidi akan menimbulkan penyalahgunaan kata ‘subsidi’ itu sendiri. Rakyat miskin akan semakin miskin, dan yang kaya akan semakin kaya.
Untuk itu, dibutuhkan sebuah solusi yang benar-benar ampuh untuk menghindari gejolak masyarakat yang telah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dalam menunjang kesejahteraan mereka. Pemerintah harus segera bertindak dan mengambil kebijakan. Cara efektif mengatasi masalah ini bisa dengan memulai dari diri sendiri untuk menghemat penggunaan BBM dan meningkatkan kualitas kecerdasan rakyat Indonesia agar tidak dibodohi oleh Negara lain. Karena masalah ini tidak hanya menyangkut pemerintah dengan rakyat saja, tetapi pihak asing juga memainkan peran penting. Selain itu pemerintah juga bisa memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 150/bulan. Bazar Sangat Murah di lingkungan perusahaan BUMN, Pemberiaan Beasiswa, Penambahan Beras Raskin, dan Subsidi Angkutan Umum. Langkah lain yang bisa diambil adalah dengan pembenahan dan pengawasan sistem distribusi BBM bersubsidi.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H