Transisi Pemerintahan dan Tantangan Politik, Sosial dan Ekonomi Bangsa Indonesia

Transisi pemerintahan Prabowo-Gibran akan membawa berbagai tantangan politik, sosial, dan ekonomi bagi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Untuk berhasil, mereka perlu memastikan koalisi politik yang stabil, menjaga persatuan sosial, serta fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pengelolaan isu-isu global dan domestik secara seimbang akan sangat menentukan kesuksesan pemerintahan ini.

Jika Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk pemerintahan, transisi kekuasaan mereka akan membawa tantangan politik, sosial, dan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia dalam lima tahun ke depan. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang mungkin dihadapi:

1. Tantangan Politik:

• Koalisi Politik yang Beragam: Sangat mungkin bahwa koalisi dari berbagai partai politik akan membentuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Karena perbedaan ideologi dan kepentingan dari berbagai pihak dalam koalisi, ini dapat menimbulkan tantangan dalam menjaga stabilitas politik dan konsistensi kebijakan. Dalam hal ini Prabowo -- Gibran harus memiliki strategi pengelolaan koalisi yang beragam tersebut dengan beberapa langkah yang tepat yaitu:

• Kepemimpinan yang Kuat dan Inklusif: Prabowo dan Gibran harus bertindak sebagai pemimpin yang kuat tetapi inklusif, yang dapat menerima dan menyeimbangkan kepentingan berbagai partai dalam koalisi. Dalam membuat keputusan yang sulit, kepemimpinan yang jelas, transparan dan tegas sangat penting.
• Mekanisme Konsultasi yang Efektif: Untuk mempertahankan kohesi, anggota koalisi harus memiliki mekanisme konsultasi yang efektif. Ini dapat berupa rapat rutin atau platform negosiasi yang jelas untuk menyelesaikan perbedaan pendapat.
• Berbagi Manfaat secara Proporsional: Pemerintahan harus memastikan bahwa partai-partai dalam koalisi merasa terlibat dan mendapatkan manfaat dari kerja sama politik ini. Ini bisa berupa pembagian jabatan atau program-program yang menguntungkan bagi kepentingan daerah atau kelompok pendukung partai.

• Pengaruh Elite Lama dan Dinasti Politik: Pengaruh elite-elite  politik di partai maupun berbagai "tokoh sosial" yang merasa "tersakiti" atas langkah politik Jokowi akan terus melakukan manuver-manuver politik terhadap wakil presiden Gibran sebagai anak Presiden Jokowi mungkin akan terus ditudingkan dan dinarasikan soal dinasti politik, yang bisa mempengaruhi persepsi publik tentang keberlanjutan reformasi demokrasi di Indonesia. Selain itu, Prabowo yang sudah lama terlibat dalam politik nasional mungkin harus menghadapi ekspektasi besar dari pendukung lamanya yang menginginkan kepemimpinan yang sesuai dengan kehendak mereka. Kedua hal ini harus segera diselesaikan oleh Presiden Prabowo dengan melakukan berbagai keputusan politik untuk menstabilkan suhu politik semasa pemilu dan pasca pemilu yang membelah berbagai sosial politik di masyarakat.
• Konsolidasi Demokrasi: Stabilitas demokrasi akan menjadi tantangan, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok sosial anti pemerintah yang dipimpin oleh "tokoh -- tokoh yang terpinggirkan" yang ingin mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dicanangkan, baik dari segi ideologis maupun pragmatis.

Baca juga: Isu Perpecahan Pasangan Terpilih Prabowo-Gibran Menjelang Pelantikan

2. Tantangan Sosial:

• Kesetaraan Sosial dan Ekonomi: Kesenjangan antara kelas sosial masih menjadi isu besar di Indonesia. Pemerintahan Prabowo-Gibran harus bekerja keras untuk memperbaiki akses masyarakat kelas menengah ke bawah terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, terutama bagi kelompok sosial yang lemah dan terpinggirkan.
• Polarisasi dan Isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan): Polarisasi sosial di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir bahkan sudah dimulai pada masa pemilu 2014 dan 2019, terutama terkait dengan agama dan politik identitas. Polarisasi ini mengacu pada meningkatnya pembagian di masyarakat berdasarkan identitas etnis, agama, dan politik, yang sering diperburuk oleh retorika politik, media sosial, dan kontestasi politik elektoral. Polarisasi juga terlihat dari pembelahan yang kuat antara pendukung partai-partai politik, khususnya antara kubu yang mendukung pemerintah dan oposisi. Perbedaan politik sering kali diperkuat oleh narasi identitas agama dan etnis, sehingga menciptakan "kubu-kubu" yang sulit dipertemukan.  Jika tidak ditangani dengan baik, masalah ini tetap menjadi ancaman besar bagi kesatuan nasional Indonesia, baik sekarang maupun di masa depan.  Pemerintah perlu secepatnya merangkul seluruh komponen dan golongan masyarakat untuk menjaga kohesi sosial dan meredakan ketegangan yang ada. Tantangan polarisasi dan isu SARA  dimasa depan meliputi:

• Diproyeksikan bahwa teknologi digital dan media sosial akan terus memainkan peran besar dalam membentuk opini publik. Tantangan utama adalah bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat mengendalikan penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik berbasis SARA, dan informasi yang menghasut di platform-platform ini.
• Generasi muda, yang semakin terhubung secara digital dan memiliki akses yang lebih luas ke informasi, akan memainkan peran penting dalam dinamika polarisasi di masa depan. Namun, meskipun diharapkan mereka akan lebih terbuka, mereka juga rentan terhadap manipulasi informasi di media sosial, yang dapat menimbulkan polarisasi baru.
• Polarisasi berbasis SARA dapat menyebabkan radikalisasi di kelompok terpinggirkan atau termarjinalisasi. Jika ini terjadi, kelompok ekstremis dapat memanfaatkan celah ini untuk mendapatkan lebih banyak anggota, yang akan menimbulkan masalah keamanan baru bagi negara.
• Kepemimpinan politik yang akan datang, termasuk Prabowo-Gibran, harus mampu menghindari menggunakan retorika-retorika politik yang berdasarkan SARA yang memecah belah. Mereka harus membangun narasi politik yang inklusif dan terus mempertahankan semangat persatuan nasional.

• Revolusi Digital dan Adaptasi Masyarakat: Revolusi digital telah membawa perubahan besar di berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, komunikasi, dan cara masyarakat bekerja. Namun, revolusi digital juga menghadirkan tantangan besar dalam hal adaptasi masyarakat dan kebijakan. Tantangan dalam Adaptasi Masyarakat terhadap Revolusi Digital ada beberapa masalah yaitu:
  • Salah satu masalah terbesar adalah kesenjangan digital, atau "digital divide", antara kelompok masyarakat yang lebih mahir menggunakan teknologi dibandingkan dengan yang belum. Beberapa wilayah di Indonesia masih memiliki akses internet yang terbatas, terutama di wilayah kepulauan dan pedalaman. Selain itu, ada perbedaan antar generasi dimana generasi muda lebih mampu menggunakan teknologi daripada generasi yang lebih tua.
  • Masyarakat kekurangan literasi digital yang diperlukan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif dan aman. Terutama menyaring informasi yang valid ditengah banyak informasi hoaks dan disinformasi yang sengaja disebarkan oleh orang -- orang yang tidak bertanggungjawab.
  • Kurangnya kesadaran terhadap privasi dan keamanan data pribadi serta cara mencegah dari kejahatan siber.
  • Bagi dunia usaha terutama UMKM masih banyak mengalami kesenjangan digital yang belum bisa beradaptasi dari plafon tradisional ke plafon digital.

Perubahan teknologi yang cepat (revolusi digital) akan menuntut pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat dalam beradaptasi dengan era digital tersebut, baik dari segi pendidikan maupun transformasi tenaga kerja.

3. Tantangan Ekonomi:

• Pertumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi: Dalam lima tahun ke depan, Indonesia masih akan menghadapi dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi yang inklusif, terutama untuk sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), akan menjadi tantangan utama.
• Investasi dan Infrastruktur: Pemerintah harus menarik lebih banyak investasi domestik dan asing untuk membangun infrastruktur yang berkelanjutan, terutama di luar Jawa. Namun, ini juga bisa menghadapi tantangan berupa resistensi lokal, birokrasi, dan isu lingkungan.
• Kemandirian Energi dan Pangan: Indonesia akan dihadapkan pada tantangan untuk memastikan kemandirian di sektor energi dan pangan, terutama mengingat ketergantungan yang tinggi pada impor bahan pangan dan energi. Ketahanan pangan dan transisi ke energi terbarukan akan menjadi fokus utama kebijakan ekonomi.
• Pengelolaan Utang dan Stabilitas Fiskal: Pemerintah harus cermat dalam mengelola utang luar negeri yang meningkat serta menjaga keseimbangan anggaran negara di tengah peningkatan belanja publik, terutama untuk proyek infrastruktur dan program kesejahteraan sosial.

4. Tantangan Global:

• Posisi Geopolitik di Asia Tenggara dan Dunia: Indonesia harus memainkan peran yang lebih aktif dalam menghadapi ketegangan regional, terutama di Laut China Selatan, serta menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan besar seperti Amerika Serikat, RR Tiongkok, dan Uni Eropa.
• Perubahan Iklim dan Kebijakan Lingkungan Global: Pemerintahan Prabowo-Gibran harus menghadapi isu lingkungan global, terutama yang terkait dengan perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Tantangan ini memerlukan kebijakan yang tegas untuk mengurangi deforestasi, penanganan emisi karbon, serta pengelolaan sampah dan polusi.

Baca juga: Jalan Berliku Anies Baswedan Bila Membikin Partai Politik