Kurikulum Merdeka: Tantangan Implementasi hingga Rencana Mata Pelajaran Coding di Sekolah Dasar

Perubahan kurikulum di Indonesia selalu menjadi upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyesuaikan perkembangan zaman. Perubahan ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak tahun 1947, Indonesia telah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 12 kali. Di antara berbagai perubahan kurikulum ini, salah satu yang paling menarik perhatian adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk memberikan lebih banyak kebebasan kepada guru dan sekolah dalam menentukan proses pembelajaran, menjadikannya lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan siswa.

Namun, penerapan Kurikulum Merdeka tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu kritik utama terhadap kurikulum ini adalah kurangnya penguatan pada penguasaan keterampilan dasar, terutama dalam bidang Matematika. Banyak siswa, khususnya di tingkat SMP dan SMA, mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep dasar, seperti operasi perkalian dan pembagian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kurikulum ini berfokus pada pengembangan proyek dan kebebasan dalam pembelajaran, aspek penting seperti penguasaan keterampilan dasar justru terabaikan. Dalam hal ini, pendidikan dasar yang solid harus tetap menjadi prioritas agar siswa bisa menghadapi tantangan yang lebih besar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kebijakan penghapusan pekerjaan rumah (PR) dan ujian nasional juga telah menjadi bagian dari perubahan yang signifikan dalam Kurikulum Merdeka. Tujuan penghapusan PR adalah untuk mengurangi tekanan akademis yang dirasakan oleh siswa. Namun, kenyataannya kebijakan ini justru menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya rasa tanggung jawab dan disiplin siswa dalam belajar. Tanpa adanya kewajiban menyelesaikan tugas di luar jam sekolah, siswa menjadi lebih malas dan tidak terlatih untuk bekerja keras di luar waktu sekolah.

Selain itu, penghapusan Ujian Nasional yang selama ini menjadi tolak ukur pencapaian akademik di akhir jenjang pendidikan juga menimbulkan dampak negatif. Siswa tidak lagi memiliki tekanan untuk mempersiapkan ujian besar di kelas akhir, yang seharusnya menjadi pemicu motivasi dan kesiapan mereka untuk menghadapi dunia nyata. Alih-alih merasa lebih ringan, kebijakan ini malah memicu rasa malas dan ketidaksiapan siswa untuk menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Hal ini semakin diperburuk dengan kebijakan naik kelas tanpa mempedulikan pencapaian kompetensi dasar. Meskipun para guru telah bekerja keras untuk menentukan standar kelulusan, aturan yang mengharuskan siswa tetap naik kelas meskipun belum mencapai kompetensi yang ditargetkan membuat upaya tersebut terasa sia-sia.

Sementara itu, menteri Dikdasmen Abdul Mu'ti saat ini belum memastikan terkait kelanjutan dari penerapan kurikulum merdeka tersebut. Namun, ia mengungkapkan bahwa kurikulum tersebut akan ada pelajaran tambahan, yaitu pembelajaran coding dan artificial intelligence (AI). Rencana pembelajaran coding ini rencananya akan diterapkan mulai dari kelas 4 SD. Tujuan dari penambahan materi ini adalah untuk mempersiapkan generasi muda dalam Revolusi Industri 4.0.

Kami menyampaikan terkait dengan beberapa yang menjadi kebijakan kami untuk pembelajaran coding sebagai kurikulum atau mata pelajaran pilihan di sekolah, dimulai dari sekolah dasar--mungkin nanti akan kita kaji apakah mulai dari kelas 4 atau seterusnya--dan itu bisa diselenggarakan sebagai bagian dari materi pelajaran pilihan di sekolah. Bapak Presiden sangat mendukung untuk pembelajaran coding di sekolah

Namun, dengan situasi pendidikan yang ada saat ini, implementasi pembelajaran coding tampaknya terlalu terburu-buru. Sebelum siswa dikenalkan dengan teknologi canggih, mereka harus terlebih dahulu menguasai dasar-dasar akademik yang esensial, seperti keterampilan dasar dalam matematika dan literasi. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap konsep dasar ini, siswa akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang lebih kompleks seperti coding.

Selain itu, kesiapan guru dan infrastruktur pendidikan juga menjadi tantangan besar dalam mengimplementasikan kebijakan pembelajaran coding ini. Banyak guru yang belum terlatih dengan baik dalam mengajar materi-materi berbasis teknologi, dan banyak sekolah yang masih kekurangan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, meskipun kebijakan ini cukup progresif, tanpa dukungan yang memadai, kemungkinan besar akan menghadapi hambatan besar.

Melihat kondisi saat ini, penting bagi pemerintah untuk segera mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada, agar pendidikan di Indonesia benar-benar bisa menghadapi tantangan masa depan. Kurikulum Merdeka, meskipun memiliki potensi besar, membutuhkan perbaikan dalam implementasinya. Jika tidak, generasi muda Indonesia akan terus menghadapi masalah dalam pendidikan, karier, dan kehidupan sosial mereka di masa depan. Diperlukan keseimbangan antara inovasi dalam kurikulum dan penguatan dasar-dasar pendidikan yang mendalam, agar sistem pendidikan Indonesia dapat berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.