Alokasi anggaran pemerintah untuk sector kesehatan masyarakat hingga saat ini terus meningkat,dalam lima tahun terakhir alokasi anggaran untuk sector ini naik secara signifikan. Mentri Keuangan Sri Mulyani indrawati mengatakan pada tahun 2014 alokasi anggaran untuk kesehatan tercatat hanya sebesar Rp 59,7 trilliun,sementara itu peningkatan yang tajam lebih dari 100% terjadi pada tahun 2019 menjadi Rp 123,1 trilliun.jumlah yang direncanakan akan lebih tinggi lagi pada tahun 2020 sebesar Rp 132 triiliun,dan anggaran ini akan di alokasikan untuk kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin.''Jika dibandingkan  dengan kenaikan rata-rata sector lain,alokasi dana kesehatan termasuk yang tertinggi'' ujarnya. Akan tetapi jika memang Dana  untuk kesehatan itu naik kenapa dan bagaimana angka stunting khsusnya di aceh itu masih terbilang tinggi?itu menjadi pertanyaan tentunya.  atau memang dananya itu merata tapi program --program untuk penurunan angka stunting itu tidak  begitu signifikan, atau program yang dibuat hanya itu-itu aja,  yang tidak mempengaruhi penurunan angka stunting.Â
Apakah  disini ada Kesenjangan dari pihak pusat atau dari Fasilitas -- fasilitas kesehatan atau bagaimana. dan mentri Sri menambahkan bahwa Teknologi digital diperlukan dalam membantu pemerintahan untuk mendesain sistem kesehatan nasional yang menyeluruh dan berkelanjutan agar alokasi anggaran dapat lebih tepat sasaran,seluruh data para masyarakat  yang tidak hanya mengetahui nama,tanggal lahir dan berat badan,jenis kelamin alamat tiap individu,tetapi  harus ada teknologi dapat digunakan untuk mengumpulkan data individu yang mencakup seluruh rekamnya.
 Dan juga tidak menggunakan tekonlogi untuk mendapatkan data itu  bisa juga ,dengan data-data  dari setiap faskes seperti posyandu,posbindu yang dimana mereka setiap minggunya ada pengecekan terhadap masyarakat dan data itu akan di input ke pusat. dan laporan  data dari desa.  dan memang menggunakan teknologi dijaman sekarang  jauh lebih memudahkan pekerjaan dari pada dulu tentunya,dan jika indonesia mampu mengidentifikasi sekitar 267 juta kondisi rekam medis masyarakat,maka indonesia  kebutuhan, alokasi dana dan kebutuhan premi yang tepat dari tiap individu sesuai resiko dan kebutuhannya. sehingga tujuan utama alokasi anggaran kesehatan agar masyarakat indonesia memperoleh manfaat sistem kesehatan nasional sebagai peserta dapat tercapai" tulis mentri sri. Dan APBN akan terus  mendukung berbagai program penanganan pandemic dan pemulihan ekonomi nasional,termasuk di bidang kesehatan,dan anggaran Kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp255,3 triiliun atau 9,4 persen dari total belanja Negara.
Dan mengenai naiknya dana untuk Kesehatan itu bagus asalkan hasilnya itu ada nyata , dimana Strategi RPJMN 2020-2024 untuk menurunkan angka stunting, itu akan cukup bagus untuk mengurangi hambatan tercapainya terget RPJMN yaitu stunting menurun,karna dana untuk kesehatan itu naik, Dan dana kesehatan yang awalnya dari pusat,lanjut ke provinsi,kabupaten,kota,dan kecamatan.
Dan di sini menjadi pertanyaan,apakah dana untuk kesehatan itu merata sampe ke daerah lain khususnya itu di kecamatannya atau memang faskesnya tidak menggunakan dana itu untuk kesehatan masyarakat?
Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, apakah dananya itu sampai kedaerah,jika memang dana itu merata ke semua daerah,kenapa masih banyak fasilitas kesehatan yang menggunakan obat yang sama tapi beda gejala,contohnya di aceh singkil itu masih ada yang menggunakan obat yang sama gejala beda,contoh si A sakit gigi,dan si B demam dan obat yang di berikan itu sama seperti pel Amoxcilllin,nah itu yang menjadi permasalahan apakah memang tidak ada lagi obat yang lebih bagus dari pada obat itu,obat yang lebih terkhususkan untuk penyakit itu atau memang dana itu tidak merata sampai kedaerah tersebut. kalau memang dana itu naik kenapa masih banyak fasilitas-fasilitas kesehatan di wilayah terpencil tertetunya yang bangunannya itu masih minim sangat memperhatikan begitu juga dengan obat-obatannya.
Kementrian Kesehatan Fokus untuk menekankan pembiayaan kesehatan yang dinilai relative tinggi di tengah alokasi anggaran yang kecil setiap tahunnya,dan arah kebijakan pada tahun 2022 ini akan lebih ditekankan pada pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN) atau berbasis kebutuhan Dasar Kesehatan(DKK). Dan disini Mentri mengatakan pergeseran pemanfaatan JKN berbasis KDK itu bakal berprioritas pada upaya-upaya deteksi dini yang dilakuakan secara intensif dan terintrgrasi dengan jaminan Kesehatan dari pemerintah.
Dan tranformasi pada pembiayaan kesehatan ini harus di karena kita memiliki alokasi anggaran yang terbatas untuk bidang kesehatan dibandingkan dengan Negara-negara besar lainnya,karna memang jika anggaran untuk kesehatan itu tidak di batasi maka banyaknya orang-orang tinggi yang menggunakan anggran itu tidak dengan kesehatan.dan disinilah perlunya pengecekkan pemerintah terhadap dana kesehatan, kalau memang dana itu sampai ke fasilitas kesehatan di semua daerah maka tidak akan ada lagi keluhan dari masyarakat mengenai fasilitas kesehatan yang mereka itu tidak nyaman,dan jika memang masih ada masyarakat yang mengeluh mengenai fasilitasnya atau pelayananya,disinilah perlunya pemerintah mengevaluasi apa sih penyebabnya kok masih banyaknya masyarakt tidak nyaman mengenai kesehatan.
Disinalah perlunya pemerintah mengevaluasi apakah memang pemerintah tidak mendapat data-data dari bahwahan mengenai bagunan-bagunan kesehatan di daearah terpencil? Menurut data yang saya lihat Di kabupaten Aceh Singkil yang terdiri dari 116 Desa Total Dana Desa pada Tahun 2020 mencapai sekitar 226.538.613 Trilliun dan itu akan nanti di alokasikan lagi untuk dana kesehatan. itu pada tahun 2020,seperti yang dikatakan Mentri Keuangan,yang dimana Dana kesehatan itu naik signifikan,akan tetapi kalau memang dana untuk kesehatan itu naik berarti dana untuk kesehatan itu akan lebih tingi dari sebelumnya,akan tetapi masih banyak posyandu-posyandu yang fasilitasnya itu masih minim,atau memang tidak ada anggran untuk dana bagunannya.selama ini dana untuk fasilitas kesehatan yang khusunya di desa -- desa terpencil sangatlah kurang di perhatikan oleh pemerintah maka dari situ alat alat untuk kesehatan sangat lah kurang di akibatkan oleh kurangnya dana, tidak adanya alat kesehatan juga mengakibatkan kurangnya angka kesembuhan beberapa penyakit.
Dan Kementrian mengatakan perluasan skrining pada layanan primer dapat memotong beban pembiyaan fasilitas layanan kesehatan secara nasional,misalkan dia mencotohkan deteksi dini pada gula darah dan HbA1c yang menyebabkan diabetes dapat mengurangi resiko penyakit ke tingkat lebih lanjut.Memang betul disini pencegahan primerlah yang paling penting disini sebelum lanjut ke fase lainnya, sebelum itu apakah memang ada dana yang lebih di khsususkan untuk di fase pencegahan,karna masih banyak masyarakat yang memang mereka tidak mengetahui adanya program penceghan atau bagaiamana  dan masyarakat tidak mempedulikan pencegahan,dimana mereka jika sudah  sakit  mayarakat langsung ke rumah sakit yang membutuhkan biaya,oke masyarkat  yang ada jaminan kesehatan bagaimana dengan masyarakat tang tidak tercover oleh jaminan kesehatan.Â
Disni Ada Five Level Prevention,ada Health promotion,Sefecific Protectoin,Early Diagnostic and prompt Treatment, Disability Limitation,dan Rehabilitation, yang paling penting disinilah  pencegahan primer yaitu di promosi kesehatan dan di Sefecific protection  dimana dalam fase ini tidak membutuhkan biaya sama sekali,disinilah perannya Tenaga kesehatan Masyarakat melakukan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai kesehatan,bagaiamana  pola hidup sehat,dan ada sefecific protection bagaimana pencegahan yang lebih sefesifik untuk penyakit paru, Tb,DM.jika dalam fase itu tidak ada penanganan maka akan lebih berlanjut ke fase selanjutnya dimana di dalam fase itu sudah masuk agent ke dalam tubuh si pejamu dan disini sudah membutuhkan biaya,dan jika masih berlanjut dan sama sekali belum ada penanganan disinilah nantinya terjadinya beban ke pembiyaan  fasilitas kesehatan.
