Jokowi… Jokowi.
Namamu sudah terlalu banyak bertengger dimana-mana, Pak.
Apa si yang tidak bisa terjadi didunia ini? Apa lagi diranah perpolitikan, pemerintahan.
Yang semula di elu-elukan, dalam waktu singkat bisa menjadi hujatan banyak pihak.
Bagaimana tidak? Rakyat sudah merasa dikhianati oleh sosok “nyederhana”nya Presiden. Pendukungnya yang sebagian besar adalah kaum minoritas, yang berharap banyak dengannya sebagai sosok yang dipandang lebih tahu persoalan mereka. Namun kenyataannya sungguh jauh dari harapan.
Seperti yang kita tahu, kekecewaan rakyat mulai muncul ketika Jokowi memilih Puan Maharani menjadi Menteri Koordinator, yang notabenenya itu adalah jabatan yang prestisius dan harus diisi oleh orang yang berkompeten lagi bijak. Belum lagi anggapan bahwa Presiden memang sedikit besar juga menerapkan system bagi-bagi kekuasaan. Begitupun dengan pemilihan Jaksa Agung Agung Prasetyo yang juga menuai kontroversi.
Belum selesai sampai disitu, kisruh Cicak Vs Buayanya KPK-Polri-pun merajalela dimana-mana. Drama yang berkepanjangan dari 2 lembaga ini menyedot perhatian publik dan memunculkan pertanyaan : Apa sih sebenarnya mau mereka?
Saling tuding, saling tangkap… Ahh negara ini disuguhi tontonan yang sangat tidak edukatif karena inipun menyangkut masalah moral bangsa. Masyarakatpun terbagi menjadi 2 golongan selayaknya pemilu 9 Juli. Tagar #saveKPK, #savePolri-pun jadi trending topic di media sosial. Tetapi yang dipermasalahkan adalah adanya wacana pembubaran KPK. Ohh… apalah jadinya negeri ini jika tanpamu KPK?
Dan yang paling membuat nyesek adalah ketika Jokowi dengan tanpa rasa berdosa menaik-turunkan, dan akhirnyamenaikkan lagi harga BBM. Suatu hal yang sangat sensitif dan vital, karena berdampak pada berbagai masalah di lapangan. Tariff tol, kereta, listrik semuanya naik. Belumlagi berita tentang Freeport yang diperpanjang kontraknya. Buat kami geleng-geleng kepala membayangkan 30 tahun kedepan apa jadinya tanah Papua. Dan akhir-akhir ini malah diperparah dengan munculnya perpres tentang tunjangan uang muka mobil pejabat.
Dan intinya, rakyat miskinlah yang disengsarakan dengan itu semua. Lalu bagaimana dengan amanah untuk menyejahterakan rakyat itu?
Mungkin terlalu dini untuk kami men-judge pemerintahan Jokowi yang belum pro-rakyat itu, melihat masih pendeknya jalan pemerintahan. Namun sebagai rakyat harus dan wajib hukumnya untuk melakukan kontrol publik jika dilihat sudah menyimpang.
Ya memang, mungkin untuk memulai suatu pemerintahan yang berbeda perlu gejolak pemerintahan yang besar pula. MUNGKIN.
Kita mana tahu jalan pikiran seseorang, termasuk Presiden. Yang kita tahu adalah jika hasilnya negatif dan tidak berpihak pada rakyat, pasti ada ketidakberesan disana. Sederhana, itu saja.
Namun sebenarnya jika Presiden mau tegas dan tidak takut untuk mengambil keputusan yang pro-rakyat, rakyat PASTI akan mendukung sepenuhnya. Janganlah takut akan intervensi yang ada disana.
Jangan kecewakan rakyat, Pak… Karena terlalu banyak yang berharap padamu.
Remember it!
