Mohon tunggu...
Nur Laila Sofiatun
Nur Laila Sofiatun Mohon Tunggu... Guru - Guru dan Penulis

Perempuan yang ingin bermanfaat bagi keluarga, agama, bangsa dan negara

Selanjutnya

Tutup

Healthy Artikel Utama

Jampersal Program Bagus, Asal Tidak Salah Sasaran!

3 Agustus 2022   06:13 Diperbarui: 3 Agustus 2022   14:01 1132
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi ibu melahirkan| Dok Freepik/DCStudio via Kompas.com

5. Pelayanan keluarga berencana (KB) yang diberikan pasca persalinan 

Melihat pelayanan gratis yang diberikan, program Jampersal bisa sangat membantu bagi mereka-mereka yang kesusahan dalam ekonomi. Sehingga hal ini dapat meminimalisir kematian ibu pada saat hamil, bersalin, maupun pascapersalinan. 

Bisa dikatakan program Jampersal adalah program yang bagus untuk diterapkan di Indonesia. Karena kita ketahui, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih kesusahan dalam mengakses fasilitas kesehatan dikarenakan faktor biaya.

Meskipun program Jampersal bagus untuk diterapkan, karena bisa menekan angka kematian ibu, program ini dapat berjalan lancar sesuai tujuan hanya jika program ini memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

Ilustrasi wanita sedang melahirkan dengan bantuan tenaga medis (sumber: bangsaonline.com)
Ilustrasi wanita sedang melahirkan dengan bantuan tenaga medis (sumber: bangsaonline.com)

1. Tepat Sasaran

Banyak kasus di negara kita, program-program pemerintah yang belum tepat sasaran. Hal ini dikarenakan data yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan program adalah data yang sudah tidak valid.

Contoh kasus di desa saya sendiri banyak salah sasaran dalam memilih masyarakat yang menerima bantuan sosial (bansos), program keluarga harapan (PKH). Sudah banyak masyarakat yang melakukan protes terhadap pemerintah desa terkait pembagian bantuan yang tidak adil tersebut.

Banyak masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas atau yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dibandingkan tetangga lainnya, justru yang mendapat bantuan. Ketika mereka protes kepada pemerintah desa terkait hal tersebut, pemerintah desa dengan entengnya akan menjawab:

"Kabehan kuwe anu pemerintah pusat sing milih dewek, dasare data sing wis ana. Datane anu wis awit biyen."

(Semuanya itu pemerintah pusat yang memilih sendiri, dasarnya data yang sudah ada. Data tersebut sudah ada sejak dulu.)

Mendengar jawaban tersebut otomatis menimbulkan pertanyaan, lah emang yang mengisi data tersebut siapa? Bukankah seharusnya yang bertanggung jawab terhadap data desa yang diberikan kepada pusat adalah pemerintah desa?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun