Adanya virus Corona Virus Disease 19 (Covid-19) yang sudah tersebar di berbagai belahan dunia menyebabkan dampak buruk terhadap segala bidang kehidupan masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 sangat terasa pada bidang kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Munculnya virus Covid 19 di Indonesia dimulai pada bulan Maret 2020, hingga sampai saat ini di tahun 2022 pandemi Covid-19 juga belum usai, dikarenakan virus tersebut terus bermutasi. Sehingga pandemi Covid-19 memungkinkan bisa berubah menjadi sebuah endemi.
Masalah yang dialami masyarakat
Dengan adanya pandemi Covid-19 tentu sangat berdampak pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Dampak dalam bidang tersebut tentu dirasakan pada semua golongan masyarakat, akan tetapi masyarakat dalam golongan bawah/miskin yang akan semakin terpuruk. Adapun masalah-masalah yang dialami masyarakat adalah masyarakat tidak lagi bisa beraktivitas  seperti biasanya, seperi bersekolah dilakukan secara daring  atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan bekerja dilakukan dari rumah atau Work From Home (WFH), dan bahkan berakibat pada pengurangan karyawan sehingga banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan, banyaknya penutupan perusahaan rintisan (startup), serta dengan adanya kebijakan pembatasan sosial berimbas pada kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa. Sehingga hal ini membuat masyarakat akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dampaknya terhadap kehidupan masyarakat
Adanya masalah-masalah pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19, membuat semakin bertambahnya tingkat pengangguran yang disebabkan oleh PHK, sehingga masyarakat kehilangan pekerjaannya atau tidak lagi memiliki pendapatan, akibatnya masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ataupun memenuhi kebutuhan keluarganya. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tahun 2020, total pekerja yang dirumahkan dan kena PHK selama masa pandemi ini telah mencapai 1.943.916 orang dari 114.340 perusahaan. Rinciannya, pekerja sektor formal yang dirumahkan dan di PHK ada 1.500.156 orang (77%) dari 83.546 perusahaan. Kemudian ditambah pekerja sektor informal yang juga terdampak virus Corona berjumlah 443.760 orang (23%) dari 30.794 perusahaan. Adanya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah yang menyebakan terjadinya perubahan perilaku masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti pada awal 2020 pemerintah memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan kebijakan serupa yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berimbas kepada Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM), para pekerja harian lepas, dan kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, karena pada situasi yang seperti ini daya beli masyarakat mengalami penurunan. Dengan begitu masyarakat dalam situasi ini mengalami perubahan fungsi sosial karena banyak dari kepala rumah tangga yang kehilangan pekerjaannya.
Kebijakan dan strategi untuk mengatasi hal tersebut
Kondisi pandemi ini tentunya berdampak pada perekonomian global, nasional, dan juga perekonomian masyarakat. Sehingga dalam situasi seperti ini berakibat kepada menurunnya tingakat kesejahteraan masyarakat, khusunya keadaan masyarakat miskin yang semakin terpuruk. Untuk membantu mengatasi masalah ekonomi yang dialami masyarakat miskin, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu melalui program bantuan sosial (bansos) yang bersifat reguler maupun nonregular. Salah satu tujuan dari program ini adalah konsumsi rumah tangga atau private consumstion bisa dilakukan sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Program bantuan sosial dari pemerintah untuk membantu mengatasi perekonomian masyarakat diantarannya, yaitu ada bantuan cepat yang bersifat jangka pendek berupa bantuan sembako, bantuan listrik gratis, dan subsidu gaji karyawan selama empat bulan. Bantuan jangka pendek ini (sembako dan listrik gratis) diberikan untuk mengatasi unsur pokok pangan adan nonpangan masyarakat miskin. Lalu bantuan jangka pendek prakerja berupa bantuan sosial tunai dan subsidi gaji karyawan diberikan kepada kelompok yang sebenarnya pekerja, tetapi tidak bekerja atau tidak bisa bekerja karena dampak pandemi. Selain itu ada program jangka menegah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa, kartu prakerja untuk pelatihan dan insentif, BLT usaha mikro kecil untuk 1 juta UMKM diberikan kepada kelompok yang jatuh miskin karena kehilangan kesempatan bekerja. Adanya kebijakan distribusi dari pemerintah yang konsepnya adalah bantuan tunai yaitu BLT gunanya untuk membantu memberikan stimulasi pada UMKM dan industri rumahan lainnya, karena melalui kebijakan tersebut, perputaran uang akan terjadi yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat menjadi stabil. Masyarakat mempunyai uang untuk membeli barang dan UMKM menyediakan barangnya, sehingga terjadi konektivitas ekonomi.
Kebijakan program-program sosial dari pemerintah untuk masyarakat ini, memang sudah membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 khususnya masyarakat miskin, namun belum optimal pengaruhnya pada pemulihan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam pemulihan sosial ekonomi masyarakat, sebaiknya kebijakan sosial mengambil pendekatan yang bersumber pada masyarakat sehingga masyarakat dapat ikutserta dalam masalah sosial. Masyarakat mempunyai andil untuk membuat keputusan dan inisiatif dalam memenuhi kebutuhannya serta fokus utamanya memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan kemandirian dan keberdayaannya. Strategi-strategi yang perlu ditambah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 pada sosial ekonomi masyarakat diantarannya, yaitu:
- Melakukan pemberdayaan pada masyarakat miskin dalam aktivitas dunia usaha, selain pemerintah sudah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat, perlunya pendampingan kepada pelaku usaha ini merupakan hal yang penting agar strategi pada suatu usaha berjalan dengan baik dan sesuai. Meskipun pemerintah telah mengadakan pelatihan online melalui program kartu pra kerja, namun pengaruhnya dari pelatihan online ini sepertinya kurang efektif.
- Mendorong pengembangan inovasi wiraswasta agar menyerap tenaga kerja yang menganggur, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa negara, yaitu Amerika Serikat, Belanda, Inggris, Korea Selatan, Australita, dan Italia.
- Mendorong digitalisasi usaha UMKM agar bisa beroperasi dalam kondisi terdapat pembatasan sosial/pergerakan masyarakat. Digitalisasi usaha ini juga bisa membantu kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, dengan begitu para pelaku usaha tidak benar-benar kehilangan pekerjaannya dengan adanya kebijakan pembatasan sosial oleh pemerintah, mereka bisa beralih pada banyaknya platform-platform yang ada untuk mempromosikan dan menjual usaha atau barang produksinya.
- Menurunkan bunga acuan Bank Indonesia untuk meringankan beban pelaku usaha kecil menegah untuk membantu meringankan beban pelaku usaha kecil, atau pemerintah bisa memberikan subsidi bunga. Hal tersebut bertujuan agar pelaku usaha dapat bertahan ditengah situasi pandemi seperti ini dengan kucuran modal dan bunga yang ringan.
Kesimpulan
Pandemi Covid-19 dampaknya sangat terasa pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat, terutama pada masyarakat golongan bawah/miskin yang akan semakin terpuruk. Banyaknya masalah sosial ekonomi yang dialami akibat pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembatasan sosial atau pembatasan pergerakan masyarakat membuat segala aktivitas masyarakat berubah mulai dari bersekolah, bekerja, dan lain-lain. Selain itu terjadi juga banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga berimbas pada jumlah tingkat pengangguran yang tinggi. Pemerintah telah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi hal tersebut. Namun ada beberapa strategi yang perlu ditambah agar pemulihan ekonomi masyakarat lebih mudah tercapai.
DAFTAR PUSTAKA
