Baru-baru ini Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan kemanusiaan senilai Rp 6 miliar dan diserahkan oleh Kepala BNPB, Syamsul Maarif, kepada Bupati Karo untuk selanjutnya digunakan memenuhi kebutuhan dasar pengungsi di Kabanjahe.
Meski begitu Sinabung dikatagorikan sebagai bencana lokal dengan kilah bahwa bencana itu masih dapat diatasi oleh pemerintah setempat. Padahal bencana itu berdampak banyak hal. Sampai kini tercatat jumlah pengungsi berjumlah 10.184 jiwa (3.030 KK) tersebar di 10 pos pengungsian.
Yang luput diperhatikan oleh pemerintah adalah banyak anak-anak korban Sinabung di tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai saat ini masih belum bisa belajar karena sekolah mereka terkena dampak merupsi Gunung Sinabung. Mereka terpaksa putus sekolah dan dalam keadaan memprihatinkan.
Banyak gedung SD yang tidak bisa dipakai lagi untuk kegiatan belajar mengajar, sebagian besar karena lokasinya dekat dengan gunung Sinabung. Gedung SD dapat dijumpai sampai di dekat Sinabung, karena setiap desa punya SD termasuk desa-desa dekat Sinabung.
Di penampungan, anak-anak itu juga banyak yang tidak bisa belajar karena sekolah darurat sudah penuh. Mereka memprihatinkan karena tidak punya kegiatan apa-apa di penampungan karena sekolah darurat juga sudah penuh. Sedangkan sekolah menengah pertama dan atas kebanyakan berada di kota kecamatan dan kabupaten serta relatif aman. Yang paling menyedihkan adalah anak-anak SD.
Sedangkan soal bantuan adalah masalah penting lain yang dihadapi warga Sinabung. Masalah utama selain anak putus sekolah adalah soal bantuan, karena bantuan banyak yang tidak merata. Ada yang dapat dan ada yang tidak. Kendalanya mungkin karena besarnya jumlah korban dan juga tentang data yang tidak dibaharui.
Hal ini disebabkan banyak penggarap pertanian di desa-desa sekitar Sinabung yang bukan penduduk asli sesuai kartu keluarga yang terdapat di desa tersebut. Banyak pemilik lahan yang karena dana terbatas sehingga pemilik lahan bekerjasama dengan yang berminat mengolah sawahnya dengan sistem bagi hasil. Itu menyebabkan data yang tertulis tidak sama dengan kenyataan.
Misalnya sesuai data kartu keluarga anaknya ada nama dan harusnya bersekolah di tempat penampungan tetapi malah tidak dapat masuk ke sekolah penampungan karena datang yang tidak ter-update.
Ada satu desa namanya desa Si Garang Garang. Tadinya mendapat dana bantuan, tapi sudah tidak mendapat bantuan dana lagi karena desanya dianggap sudah aman dan penduduknya disuruh kembali ke desanya. Masalahnya, saat mereka kembali namun tetap tidak bisa berbuat apa-apa karena tebalnya debu vulkanik. Sedangkan pemerintah juga tidak membersihkan lahan penuh abu vulkanik.
Hal-hal seperti ini semakin menakutkan dan berat bagi mereka karena belum lama mereka kembali ke desa asal, erupsi kembali terjadi lagi. Dengan keadaan seperti ini banyak sekali hal yang harus ditanggulangi secara cermat oleh pemerintah.
Bencana Sinabung layak menjadi bencana nasional, bukan sekadar bencana lokal.
