Mohon tunggu...
Nuni Handayani
Nuni Handayani Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

Accounting, Gunadarma University

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi???

31 Maret 2013   19:56 Diperbarui: 24 Juni 2015   15:56 815
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (kratein) dari, oleh, dan untuk rakyat (demos). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber–sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak–hak prerogratif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.

Dari pengertian di atas dapat kita garis bawahi, “demos menyiratkan makna diskriminatif atau bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu”. Memang kenyataannya itulah yang terjadi di negara ini, hanya mereka yang berkuasa yang bisa mengatur ke mana arahnya negara kita ini, menuju kemajuan maupun kemunduran bisa jadi sampai kehancuran. Yang kuat semakin berkuasa, yang lemah semakin ditindas. Begitupun dengan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, akan semakin melebar.

Demokrasi berbasis atas sistim partai. Dan kita tahu sendiri seperti apa kondisi partai-partai politik di negara kita ini, sangat semrawut. Coba hitung berapa banyak koruptor yang berasal dari partai politik, bisa dibilang sudah tidak bisa dihitung jari. Apalagi sekarang ini sebentar lagi kita akan melaksanakan Pilpres. Sudah mulai banyak partai-partai yang unjuk gigi, seolah-olah membenahi partainya yang banyak dihuni oleh para tikus-tikus tidak bertanggungjawab.

Apakah benar mereka berbenah dari tikus-tikus tersebut? Masih diragukan kebenarannya, karena tidak adanya transparansi data yang mereka pubikasikan kepada masyarakat luas, seolah hanya mencari simpatik dari masyarakat, supaya di pilpres mendatang, partai mereka dapat kepercayaan lagi dari banyak masa. Selain itu masih banyak cara yang mereka lakukan untuk menarik simpatik masyarakat, seperti memberikan santunan, bantuan-bantuan kepada warga yang kurang mampu.

Dalam demokrasi, seharusnya ada transparansi atau keterbukaan tentang kinerja para pemimpin negeri ini, apa saja yang terjadi dalam pemerintahan, karena pada dasarnya demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat, seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita berhak mengetahui apa-apa saja yang sedang terjadi, seharusnya mereka bisa melakukan itu, bisa melalui media masa, karena dengan adanya info seperti itu, secara tidak langsung kita pun bisa mengontrol kinerja mereka, jika sudah tidak sesuai dengan yang seharusnya, kita bisa mengemukakan pendapat kita secara bebas, seperti pada masanya reformasi, para mahasiswa bergejolak untuk penurunan Presiden Soeharto pada masa jabatannya kala itu.

Karena kita yang memilih mereka untuk masuk ke dalam kursi kepemimpinan, menjadi pemimpin di negeri ini, kita pun berhak meuntut apa-apa saja yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Namun kebanyakan janji tinggalah janji, jika sudah berada di atas, biasanya mereka langsung lupa atas apa yang sudah mereka janjikan kepada orang-orang kecil ini.

Maka dari itu, marilah sekarang kita menjadi pemilih yang pintar, jika ada partai-partai maupun oknum-oknum yang menjanjikan hal-hal yang seperti itu, jangan langsung termakan ajakan mereka, jika kita diberi sedikit rezeki oleh mereka, rezeki itu tidak boleh ditolak, kita ambil, tapi jangan pilih orangnya. Jangan mau termakan oleh hal-hal seperti itu. Karena sebenarnya dalam demokrasi, seharusnya rakyatlah yang menjadi pemimpin.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun