Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia saat ini menempati peringkat 113 dari 188 negara. Salah satu unsur penunjang tinggi rendahnya IPM adalah pendidikan, disamping unsur kesehatan dan kesejahteraan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh penghasilan, jaminan kesehatan, akses pendidikan, dan lain sebagainya.Â
IPM dibentuk oleh tiga indikator yang  mendasar, yaitu umur pajang dan hidup sehat, pengetahuan yang memadai, dan standar hidup yang layak. Dalam indikator pengetahuan yang memadai salah satunya terdapat penilaian terhadap kinerja membaca (reading performance).
Dalam studi yang dilakukan oleh Central Conecticut State University mengenai The Worlds Most Literate Nation tahun 2016 menyatakan peringkat literasi Indonesia berada pada posisi 60 dari 61 negara. Sungguh sangat memprihatinkan bukan? Sementara data Riset Perpusnas pada tahun 2017, menunjukkan frekuensi membaca orang Indonesia rata-rata hanya 3-4 kali per minggu. Lama waktu membaca per hari rata-rata hanya 30-59 menit; jumlah buku yang dibaca per tahun rata-rata sekitar 5-9 buku. Jadi jika disimpulkan, diperoleh rata-rata tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia adalah 36.48 atau masih berada dalam taraf yang rendah.
Berkaca dari kenyataan tersebut, maka pembangunan sumber daya manusia menjadi prioritas pembangunan nasional, dan posisi literasi menjadi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing. Mewujudkan masyarakat berliterasi tinggi dan meningkatkan peran literasi dalam pembangunan sosial-ekonomi, maka dibutuhkan peran perpustakaan.
Pendidikan dan literasi adalah bagian dari pembangunan manusia, yang dapat memutus mata rantai kemiskinan di masyarakat. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 penguatan literasi menjadi salah satu prioritas yang mendukung Prioritas Nasional Pembangunan Manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar.
Untuk itulah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam hal ini tidak tinggal diam, mengingat penguatan literasi masuk pada agenda Prioritas Nasional Pembangunan maka digelarlah Rakornas Perpustakaan.
Rakornas Perpustakaan ini sedianya akan berlangsung selama 3 hari dari 26 hingga 28 Maret di Jakarta. Sementara pembukaan Rakornas sendiri akan dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang sekaligus meresmikan secara simbolis perpustakaan digital Wakil Presiden di Gedung Layanan Perpustakaan Nasional yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 11, Jakarta pada Senin (26/3).
Kegiatan Rakornas Perpustakaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu strategis terkait dengan pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca, serta menyelaraskan sasaran program, kegiatan dan lokus pengembangan perpustakaan dan menumbuhkan budaya kegemaran membaca. Pengembangan perpustakaan dan literasi terkait erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rakornas Perpustakaan akan berlangsung secara serentak di Hotel Bidakara, Jakarta, dan dihadiri oleh para narasumber dari Komisi X DPR-RI, Bappenas, Kementerian keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab, dan Kepala Dinas Perpustakaan Tapanuli Selatan.
Di samping itu akan digelar sesi paralel yang membahas isu-isu strategis mengenai pengembangan perpustakaan sekolah, perpustakaan pendidikan tinggi, perpustakaan umum dan perpustakaan khusus.