Kenangan krisis moneter pasca tumbangnya pemerintahan Pak Harto, bagi sebagian orang masih sangat terasa. Sebagian aset hilang diambil orang, atau pihak yang kita pernah berhutang kepadanya. Nilai tukar dolar yang berubah dari kisaran Rp. 1.800,- menjadi bahkan sempat Rp. 17.000,- menyebabkan petaka bagi wirausaha dan swasta yang punya pinjaman dolar. Hutang mengalami revolusi total, naik otomatis secara lansgung sampai 10x lipat, atau lebih dari 1000%.
Pemerintahan transisi Habibie, sempat mengerem dolar di kisaran Rp. 6000 - Rp. 8000,-. Presiden setelahnya, baik Gus Dur, Mbak Mega, Pak SBY, hingga sekarang Pak Jokowi, terus berjuang sehingga saat ini ada di kisaran Rp. 14.ooo,- an. Naik turun di kisaran tersebut.
Harga emas, bahkan di mata awam seperti saya, luar biasa melonjak dari kisaran 200 an ribu per gram, menjadi sekitar 1 jutaan per gramnya. Ini artinya terjadi hiper inflasi di komoditas emas, naik sampai 5 kali lipat atau sekitar 500%. Saya bahkan mengalami transaksi pembelian emas dengan sebuah bank syariah, ketika transaksi masih di kisaran Rp. 518.000,- per gram, ketika hampir lunas - program nyicil emas -, jarak hanya sekitar 3 tahun, harga sudah mencapai 989 ribuan per gramnya. Antara ingin bersyukur karena saya mendapatkan harga murah, dan ketika jatuh tempo value saya naik 200-an %, namun juga lantas berpikir sebenarnya situasi ekonomi kita benarkah sudah pulih dari krisis ekonomi 1998 yang lalu?
Saya mencoba melihat di bursa saham, langsung dengan portofolio yang saya miliki, sebagian menghijau yang menunjukkan situasi yang membaik. Namun di saham unilever, kok masih merah, padahal ini perusahaan besar dengan investasi asing dan domestik yang sangat besar. Analis saham punya banyak teori, namun awam hanya mampu membaca apakah ini pertanda situasi masih belum pulih?
Hutang Baru di Kuartal 2021
Bu Menteri mengatakan bahwa ada target pinjaman baru di tahun 2021 ini sebesar 342 trilyun rupiah, dengan target total 1.200 trilyun. Hal ini berdasar rilis resmi dari pemerintah yang mengatakan bahwa ada 2021, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.743,6 triliun, sementara belanja negara Rp 2.750,0 triliun. Sehingga defisit APBN ditetapkan Rp 1.006,4 triliun atau setara 5,7 persen dari PDB.
Dengan demikian, defisit APBN ini, kalau di mata ekonom pasti ada banyak teori yang membenarkan untuk tidak bermasalah dengan itu. Hutang untuk melunasi hutang pun, lazim dan dianggap hal yang biasa. Namun bagi awam, ini masih mengkhawatirkan. Apalagi jika kita melihat di terminal bus, kereta api, bandara, sepi sunyi yang menimbulkan tanya sampai kapan situasi ini akan terjadi?
Apakah covid19 benar-benar tidak mampu kita tangani,atau kita sendiri yang benar sudah dihantui nyata virus mematikan yang sudah makan korban tersebut? Kuatkah negara kita menanggung situasi yang sangat tidak mudah ini?
Kampanye Hidup Sederhana
