Banyak yang bertanya darimana asal dana 3 kartyu yang diterbitkan Jokowi yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Sebabnya dananya cukup besar dan pasti belum dianggarkan di APBN berjalan (APBN 2014).
Ternyata dana 3 kartu tersebut berasal dari dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu diungkapkan secara terus terang oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, baru-baru ini. Untuk selanjutnya dananya akan diambil dari APBN.
Ini tentu sebuah terobosan berani. Sebab selama ini memang dana CSR perusahaan yang harus dialokasikan oleh perusahaan khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang diamanatkan Undang-Undang PT jumlahnya sangat besar tetapi kadang perusahaan bingung penggunaannya.
Saya pernah usul di sebuah forum agar dana CSR dikoordinasikan penggunaannya oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda). Tetapi jawababnnya Bappeda tidak berani karena tidak ada aturannya dan bisa dituduh melakukan korupsi atau penyelewengan dana. Maka kalau sekarang Pak Jokowi berani melakukan seperti itu, saya kira ini sebuah langkah terobosan yang berani dan patut diacungi jempol.