KOnggres PDIP di Bali yang akan berlangsung 9-12 April 2015, mestinya, di samping memilih Ketua Umum juga harus memperbaiki hubungan antara Presiden Jokowi dengan PDIP. Harus diakui selama 6 bulan terakhir hubungan antara PDIP sebagai partai pengsung dengan Presiden Jokowi memburuk. PDIP menampakkan diri lebih sebagaai partai oposisi dibanding partai pemerintah.
Setidaknya ada 4 hal yang menyebabkannya. Pertama, pelantikan jaksa agung yang tidak dikomunikasikan dengan partai. Jokowi terkesan justru menuruti kehendak partai lain. Kedua, pelantikan Luhut Panjaitan yang terkesan juga tak dikonunikasikan dengan Megawati. Ketiga, pengajuan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang kemudian sudah disetujui DPR tetapi kemudian dibatalkan sendiri oleh Jokowi. Keempat, tidak eksplisitnya Tri SAkti Bung Karno dan Nawa Cita dalam RPJM yang disusun pemerintahan Jokowi-JK.
Meskipun partai memang berfungsi sebagai pengontrol pemerintah tetapi ada baiknya ada komunikasi yang baik antara partai dengan pemerintah. Terlebih antara PDIP dengan pemerintahan Jokowi-JK. Konggres PDIP di Bali menjadi momentum yang tepat untuk melakukannya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
