Analisis Terhadap Instruksi Penghematan Anggaran Pemerintah

Lewat Inpres Nomer 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,  Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Dua alokasi anggaran yang dipangkas yaitu belanja kementerian/lembaga (k/l) hingga Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,59 triliun. 

Lebih lanjut dikatakan dalam siaran pers pemerintah, pos anggaran yang dipotong adalah: anggaran untuk operasional kantor khususnya untuk alat tulis kantor (ATK),  biaya pemeliharaan,  anggaran perjalanan dinas yang diptong hingga 50%,  bantuan pemerintah,  pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin.

Jika ditelusur lebih lanjut makaakar dari kebijakan penghematan anggaran ini adalah untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pembiayaan untuk MBG ini meningkat drastis dari rencana semula Rp 71 triliun menjadi Rp 171 Triliun. Bisa dimaklumi Program MBG ini merupakan program unggulan Prabowo-Gibran saat kampanye dan ditengarai menjadi penyumbang besar perolehan suara keduanya sehingga menjadi Presiden dan Wakil presiden 2025-2029. Akibatnya pembiayaan yang besar itu lalu ditempuh dengan 2 cara yaitu meningkatkan pendapatan negara dan memangkas pengeluaran untuk dialihkan ke program MBG.

Upaya meningkatkan pendapataan ini ditempuh dengan berbagai cara antara lain: meningkatkan pendapatan dari pajak antara lain menigkatkan tarif PPN menjadi 12% yang kemudian ternyata hanya berlaku untuk barang mewah dan rencana menurunkan batas omset pengusaha UMKM kena pajak, menarik Deviasa Hasil Ekspor (DHE) yang dulunya hanya 50 persen menjadi 100%, dan mungkin nanti ada beberapa cara lain lagi. Di samping itu juga ada wacana pendaanaan MBG ini dari zakat yang kemudian banyak dikritik serta dimintanya Pemerintah Daerah untuk ikut beriur membiayai MBG ini.

Untuk pemangkasan pengeluaran pengeluaran seperti yang tercantum dalam Inpres No 1/ 2025 memang ada yaang rasional misalnya untuk pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) karena sekarang dengan digitalisasi maka akan sangat mengurangi pengeluaran ATK. Namun ada pula kebijakan yang mempunyai dampak kurang mengutungkan seperti pemotongan anggaran untuk perjalanan dinas yang berdampak serius pada industri transportasi, perhotelan, dan akomodasi lain. Hal ini sebenarnya pernah dilakukan oleh Joko Widodo di tahun 2015 dan ketika itu mendapat kritik yang sama yang akhirnya setelah berjalan beberapa tahun dibatalkan.

Oleh karena itu sebenarnya jika semua masalah berasal dari Program MBG, alangkah baiknya kalau Program MBG ini ditinjau ulang misalnya dengan pelaksanaannya tidak tiap hari tapi hanay beberapa hari selama 1 minggu dan murid yang menjadi target juga hanya yang betul-betul membutuhkan.