Moral Semestinya Memang di Atas Hukum Positif

Suara-suara kritis dari berbagai perguruan tinggi, civitas akademika, dan masyarakat pada uumnya mulai muncul akhir-akhir ini. Pada umumnya suara-suara itu mengingatkan supaya etika dan moral dipertimbangkan dalam setiap kebijakan dan perilaku politik bangsa Indonesia.

Suara-suara itu mengkritik perilaku oknum penguasa yang menggunakan segala cara untuk mememangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden. 

Lalu ada suara sebaliknya yang menyatakan bahwa secara hukum positif tak ada yang salah dengan berbagai kebijakan tersebut.

Terhadap hal ini bisa dikemukakan pendapat bahwa etika dan moral semestinya harus diletakkan di atas hukum positif. Secara hukum apa yang dilakukan oleh oknum penguasa yang kemudian dikritisi oleh para akademisi memang dibenarkan. Apalagi keputusan hukum itu telah disahkan oleh lembaga hukum tertetinggi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Namun sekali lagi semua rakyat dan akademisi itu melihat bahwa secara moral dan etika sebenarnya apa yang dibenarkan oleh hukum positif itu ada yang salah. 

Maka sekali lagi apa yang disuarakan oleh para akademisi dan juga sebagian masyarakat tampaknya menjadi catatan penting untuk tidak dilakukan lagi di masa-masa mendatang.