Pemerintah Perlu Jaga Harga Kedelai Jelang Ramadhan

Ramadhan atau bulan puasa bagi umat islam di tahun 2023 ini segera akan tiba. Dari berbagai berita diperkirakan puasa akan dimulai tanggal 23 Maret 2023.

Salah satu karakteristik di bulan puasa adalah kenaikan harga pangan serta bahan pembuat pangan yang selalu terjadi dan tampaknya pemerintah selalu gagal mengantisipasi sebelumnya. Kenaikan harga tersebut terjadi karena kenaikan permintaan yang tidak diikuti oleh kenaikan pasokan di pasar.

Salah satu bahan pembuat pangan yang diramalkan bakal naik jelang Ramadhan adalah harga kedelai. Hal tersebut dikemukakan antara lain oleh Ketua Pusat Koperasi Tahu Tempe Jawa Tengah  Sutrisno Supriantoro baru-baru ini (Suara Merdeka 25 Februari 2023). 

Tren kenaikan harga kedelai tersebut sudah terlihat mulai sekarang dimana aharga kdelai per kilogramnya Rp 12.000,-. Padahal harga idealnya sekitar Rp 10.000 ke bawah per kilogramnya. Kenaikana harga kedelai ini tentu akan menyulitkan bagi pengusaha tahu dan tempe dan pada akhirnya konsumen yang juga akan menanggung akibatnya akibat kenaikan harga tahu dan tempe.

Banyak yang menyatakan bahwa tingginya harga kedelai di Indonesia disebabkan oleh spekulasi yang dilakukan oleh para sepkulan yang seringkali juga sekaligus para importir. Sebagaaimana diketahui 80 sampai 90 persen kebutuhan kedelai di dalam negeri didatangkan dari luar negeri atau diimpor. Ada yang menyatakan karena pemerintah Indonesia menyerahkan sepenuhnya impor kedelai ini pada para importir swasta sehingga terjadilah spekulasi tersebut.

Padalah sudaah ada Peraturan Presiden Nomer 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan pemerintah yang mengamanatkan pemerintahlah importir utama pangan termasuk kedelai ini.  Pemerintah mestinya bisa menunjuk salah satu BUMN untuk melakukan impor kedelai untuk mencukupi pasokan kedelai di dalam negeri yang bebas spekulasi.

Oleh karena itu salah satu cara untuk mencegah kenaikan harga kedelai dan pada aakhirnya harga tahau dan tempe jelang Ramadhan 2023 ini maka pemerintah harus tegas menerapkan Perpres Nomer 125 tahun 2022 dengan menunjuk salah satu BUMN sebagai importir kedelai.